Warga Desa Kendalkemlagi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, dikejutkan oleh skandal yang melibatkan oknum Kepala Desa (Kades) berinisial IF (33) dan Sekretaris Desa (Sekdes) muda INH (30). Keduanya diduga berduaan di kamar indekos, dan foto mesum mereka beredar luas di grup WhatsApp Ibu-Ibu PKK desa.

Kasus ini mencuat pada Kamis sore, 10 April 2025, ketika foto selfie mesra IF dan INH mulai beredar di grup WhatsApp kader PKK desa. Dalam salah satu foto, terlihat keduanya bersandar di tempat tidur dengan ekspresi intim. Foto tersebut kemudian menyebar ke berbagai grup lain di desa, termasuk grup pengajian, karang taruna, hingga obrolan warung kopi, dan dalam waktu singkat menjadi viral di lingkup lokal.

HI (40), salah satu pengurus PKK, mengaku awalnya mengira kabar tersebut adalah hoaks. Namun, setelah melihat foto-foto di grup WhatsApp, ia terpukul dan merasa malu. “Ya Allah… itu beneran Pak Kades sama Bu Sekdes. Kok bisa pak kades ga pake baju dan bu sekdes cuma memakai pakaian yang tak senonoh itu,” ujarnya.

Viralnya foto tersebut membuat suasana di desa menjadi ramai, bahkan warung kopi yang biasanya penuh saat Liga 1 atau pertandingan timnas, kini dipenuhi pembahasan tentang kasus ini. “Desa kami kayak sinetron sekarang. Gak nyangka aja, pemimpin yang harusnya jadi panutan malah begini. Gak tahu malu!” sindir salah satu pemuda desa.

Sebelumnya, hubungan keduanya memang sudah menjadi bahan perbincangan di kalangan perangkat desa, namun belum ada bukti kuat yang terungkap. Kini, warga mendesak agar proses hukum dan pencopotan jabatan segera dilakukan. Sejumlah tokoh masyarakat bahkan mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa jika tidak ada langkah tegas dalam waktu dekat.

“Ini bukan soal aib pribadi, tapi sudah menyangkut kepercayaan publik. Jangan sampai anak-anak kami berpikir perbuatan seperti ini bisa ditoleransi. Hal ini sangat mencoreng nama baik desa. Kami minta Bupati segera menindak dan mencopot jabatan mereka berdua,” ujar warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya.

Sementara itu, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, telah mengaku menerima laporan dan mempelajari kasus ini. Ia menegaskan bahwa akan ada sanksi jika pelanggaran terbukti, namun meminta semua pihak menunggu hasil klarifikasi dan pertemuan dengan BPD serta tokoh masyarakat setempat.