TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Sebanyak 81 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 544 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Jum’at (23/5/2025).
“Teman-teman hari ini yang menerima SK, maka manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan disekolahkan ya,” pesan Ipuk, saat menyerahkan SK kepada CPNS dan PPPK di Banyuwangi, Jum’at (23/5/2025).
Ipuk menekankan bahwa SK yang telah diterima bukan sekedar dokumen administratif, melainkan bukti komitmen untuk mengabdi kepada masyarakat dan negara.
Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Bumi Blambangan itu berpesan agar para abdi negara baru tersebut untuk segera menyesuaikan diri di tempat kerja masing-masing. Ia juga mengajak mereka untuk bekerja keras mendukung program prioritas pemerintah daerah.
Suasana pembacaan ikrar ASN BerAkhlak. (FOTO: Ikromil Aufa/TIMES Indonesia)
“Jadilah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang adaptif dan inovatif, bisa cepat menyesuaikan budaya kerja yang sudah berjalan di Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Banyuwangi,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, mengatakan bahwa sebanyak 625 ASN yang mendapatkan SK, terdiri dari 544 orang tenaga PPPK dan 81 orang CPNS.
Menurut Gus Ilzam, sapaan akrab Ilzam Nuzuli, para ASN yang menerima SK adalah peserta yang lolos pada seleksi CPNS dan penerimaan PPPK periode pertama formasi tahun 2024.
“Formasi CPNS terdiri dari tenaga teknis dan kesehatan. Sementara PPPK terdiri atas tenaga kesehatan, pendidikan, dan teknis,” bebernya.
Dikatakan Gus Ilzam, setiap tahun Pemkab berupaya membuka pengadaan CPNS untuk menutup kekurangan tenaga ASN di daerah. Hal ini dikarenakan kurangnya ASN di Banyuwangi yang mencapai sekitar 6000 orang.
“Jumlah pensiun kita rata-rata 700 an orang per tahun, dimana 70 persennya dari tenaga guru. Maka, untuk pengadaan CPNS ke depan kita akan prioritaskan untuk formasi guru dan tenaga kesehatan,” ucapnya.
“Sementara ini, untuk menutup kekurangan tenaga, kita sikapi dengan sistem squad. Yakni antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) saling mensupport, sehingga semua program kita keroyok bareng-bareng,” tutup Gus Ilzam. (*)
