TIMESINDONESIA, BANTUL – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bantul menyiapkan langkah cepat untuk merespon meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat gejolak ekonomi global.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk menggencarkan program padat karya sebagai solusi sementara bagi korban PHK.

“Program padat karya ini untuk menyerap tenaga kerja yang terdampak PHK, agar mereka tetap memiliki penghasilan sambil menunggu pekerjaan tetap,” kata Abdul Halim Muslih, Jumat (23/5/2025).

Menurutnya, perang dagang antara negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok membuat produk ekspor dari Indonesia, termasuk dari Bantul, tidak kompetitif di pasar global. Penurunan permintaan ekspor ini menyebabkan sejumlah industri di Bantul melakukan PHK massal.

“Ketika barang Indonesia dikenai tarif impor tinggi, harganya jadi mahal dan kalah saing. Imbasnya langsung terasa, dan ini menandakan kuatnya interkoneksi ekonomi global,” jelasnya.

Abdul Halim Muslih menekankan bahwa program padat karya diprioritaskan bagi warga terdampak PHK, bukan untuk pegawai pemerintah maupun pensiunan TNI/Polri. Program ini juga dirancang sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga daya beli masyarakat.

Menanggapi instruksi tersebut, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Bantul, Rina Dwi Kumaladewi, menyatakan pihaknya segera menindaklanjuti arahan bupati.

“Nanti kami koordinasi secara internal dulu untuk mematangkan programnya,” kata Rina melalui pesan singkat.

Dengan penguatan program padat karya, Pemkab Bantul berharap dapat meredam dampak sosial ekonomi dari meningkatnya PHK di wilayahnya. (*)