TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Ketegangan melanda internal Majelis Rakyat Papua (MRP).
Pada Jumat (23/5/2025) sore, kantor lembaga kultural tersebut yang berlokasi di Jalan Sam Ratulangi, Kota Jayapura dipalang oleh unsur pimpinan dan sejumlah anggota MRP sendiri.
Aksi pemalangan ini menjadi bentuk protes keras terhadap kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris MRP, yang dinilai tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugas.
Wakil Ketua II MRP, Max Abner Ohee, alasan utama pemalangan adalah karena Plt Sekretaris dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara terbuka dan bertanggung jawab, termasuk dalam pengelolaan honor tenaga ahli MRP.
"Honor tujuh tenaga ahli yang mendampingi anggota MRP selama lima bulan terakhir belum juga dibayarkan. Padahal dananya sudah tercantum dalam DPA," ujar Max.
Kondisi ini memicu aksi mogok kerja dari para tenaga ahli, tepat di tengah agenda sidang MRP yang seharusnya digelar pada hari yang sama. Akibatnya, kegiatan majelis lumpuh total.
Tak hanya soal honor, unsur pimpinan juga menyoroti kebijakan sepihak dari Plt Sekretaris MRP yang memotong masa kunjungan kerja anggota ke wilayah adat dari tujuh hari menjadi hanya lima hari.
"Ini mengganggu kerja-kerja representatif kami dalam menyerap aspirasi masyarakat adat. Ini bukan hanya soal waktu, tapi soal kualitas pelayanan terhadap rakyat Papua," tegas Max.
Dengan berbagai persoalan yang dinilai terus berlarut tanpa penyelesaian, unsur pimpinan MRP meminta Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, segera mengambil sikap tegas.
"Kami palang kantor sebagai bentuk ultimatum. Kantor akan dibuka kembali setelah Pj Gubernur mengganti Plt Sekretaris dengan sosok yang berkompeten dan memahami urusan kelembagaan kami," tegas Max.
Pantauan TribunPapua.com, pemalangan dilakukan dengan menggembok gerbang utama dan menyegel pintu gedung. Spanduk bernada protes juga dibentangkan, berbunyi:
“Sekretaris MRP tidak kompeten dan konsisten mengelola sekretariat, maka kantor MRP dipalang sampai Pj Gubernur Papua menunjuk Sekretaris MRP yang baru.”
