TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla hampir selalu terjadi setiap tiba musim kemarau dan Pulau Sumatera menjadi salah satu spot pemicu karhultla terbanyak di Indonesia.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah terutama memasuki musim kemarau 2025. 

Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melakukan antisipasi dan mitigasi di sejumlah daerah yang kerap dilanda Karhutla seperti Provinsi Sumatera Selatan.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq meninjau beberapa daerah di Sumsel yang menjadi potensi titik api Sabtu (24/5/2025).

Sumsel merupakan provinsi ketiga yang ditinjau setelah Riau dan Kalimantan Barat.

Hanif mengatakan, GAPKI berperan penting mengajak para pelaku industri kelapa sawit menjalankan standar operasional yang tinggi sejalan dengan praktik-praktik berkelanjutan.

Asosiasi pengusaha sawit tersebut juga menjadi ujung tombak pengendalian Karhutla. Karena itu, pemerintah terus mendorong seluruh pengusaha industri sawit di Indonesia untuk bergabung menjadi anggota GAPKI.

"Kami akan terus mendorong setiap perusahaan sawit wajib menjadi anggota GAPKI. Karena ke depan, salah satu syarat mendapatkan sertifikat PROPER adalah menjadi anggota GAKI," kata Hanif dikutip Senin, 27 Mei 2025.

Sejalan dengan Menteri Hanif, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru merasa perlu mendorong perusahaan sawit yang beroperasi di Sumatera Selatan agar segera bergabung dengan GAPKI. 

Dia mengatakan, dari 277 perusahaan, baru 77 yang terdaftar sebagai anggota GAPKI Sumatera Selatan.

“Saya akan ikut campur supaya perusahaan ikut masuk GAPKI,” kata Gubernur Herman Deru.

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Provinsi Sumatera Selatan akan mulai memasuki musim kemarau sekitar bulan Juni sampai Oktober 2025.

Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumsel Wandayantolis telah menyampaikan pemberitahuan dan meminta Pemda Sumsel untuk lebih waspada.

Ia mengatakan, peningkatan suhu pada musim kemarau tahun ini sangat mungkin terjadi akibat La Nina atau kemarau basah yang dialami pada 2024 lalu.

“Sampai saat ini hanya ada lima fire spot (titik api) dengan luas sekitar lima hektar di Sumatera Selatan,” ungkap Menteri Hanif. Kondisi ini menempatkan Sumsel sebagai Provinsi nomor dua terbawah dengan potensi karhutla sampai dengan saat ini.

Untuk itu, Gubernur Sumsel dengan tegas menghimbau kepada seluruh jajaran, perusahaan dan masyarakat Sumatera Selatan untuk terus bekerja keras, membangun sinergi dalam melakukan upaya preventif dan mitigasi potensi karhutla.

Wakil Ketua Umum II GAPKI Susanto menyatakan komitmen dan kesiapan seluruh perusahaan anggota GAPKI dalam menghadapi musim kemarau 2025.

Susanto bilang, perusahaan sawit dibawah komando GAPKI telah melaksanakan mitigasi dan menyiapkan langkah konkret dalam menghadapi potensi karhutla, termasuk di wilayah Sumatera Selatan yang menjadi salah satu area rawan.

Menurutnya, sebanyak 752 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI wajib mematuhi regulasi yang berlaku, serta memastikan seluruh sumber daya, personil dan peralatan agar selalu dalam kondisi siap.

GAPKI juga aktif merangkul multi stakeholders berbasis landscape, dengan melibatkan perusahaan sawit, lembaga pemerintah dan badan yang terkait serta melibatkan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Selain sosialisasi, perusahaan anggota GAPKI juga melakukan standardisasi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi.

Pencegahan Karhutla lainnya yakni dengan melakukan modifikasi cuaca serta memetakan area rawan titik api dan memastikan ketersediaan sumber air di area tersebut.

“GAPKI tidak hanya berfokus pada produksi, namun berkomitmen penuh dan patuh terhadap prinsip sustainability atau keberlanjutan, khususnya perlindungan sosial dan lingkungan di sekitar area operasional," ungkap Susanto. (tribunnews/fin)