Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Program kuratif atau penyembuhan di sektor kesehatan dinilai masih mendominasi dalam realisasi belanja daerah yang dilakukan Pemprov Jatim.

Kondisi ini membuat DPRD Jatim mendorong agar program promotif dan preventif atau peningkatan kesehatan hingga kesadaran masyarakat turut menjadi atensi.

Hal ini menjadi sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim saat menyampaikan Laporan Banggar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna, Rabu (28/5/2025).

Dalam rapat paripurna itu, Juru Bicara Banggar Jairi Irawan menyampaikan sejumlah hal. 

Besarnya realisasi anggaran untuk penyembuhan penyakit namun belum diimbangi upaya pencegahan, menjadi salah satu sorotan.

"Fakta ketimpangan proporsi belanja bidang kesehatan masih dominan pada belanja untuk program kuratif yang mencapai 90 persen dan hanya 10 persen diperuntukkan untuk belanja program promotif dan preventif," kata Jairi dikutip dalam laporan resmi Banggar.

Dua program ini diminta oleh dewan agar ditingkatkan. Artinya, tidak hanya berfokus pada urusan kuratif.

Sehingga, dalam rangka memperkuat efektifitas kebijakan anggaran sektor kesehatan, Banggar meminta kepada TAPD dan OPD terkait untuk merealisasikan 40 persen DBHCHT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk prioritas peningkatan layanan kesehatan promotif dan preventif. 

Hal ini ditegaskan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 72 Tahun 2024.

Selain itu, Jairi mendorong peningkatan rasio Universal Health Coverage (UHC) di seluruh daerah Jawa Timur. Secara umum, Banggar menyebutkan bahwa Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 34 Triliun sekian.

"Atau mencapai 96,14 persen dari target," terang politisi muda Partai Golkar tersebut.