TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik dari UIN Jakarta yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan analisisnya soal Pilpres 2029.
Menurutnya, jika popularitas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, stabil, kemungkinan ia bisa melenggang ke Pilpres 2029.
Bahkan, kata dia, Dedi bisa juga melawan Prabowo Subianto, jika memang berani.
Analisa ini disampaikan Burhanuddin di program Youtube On Point with Adisty yang tayang Sabtu (10/5/2025), dilansir WartaKotaLive.
"Saya kira, saya tidak tahu, kalau sekarang jelas enggak berani, tapi ujian-ujian berikutnya kan nanti bukan sekarang, dan itu yang bisa menjawabnya seorang Dedi Mulyadi, berani atau tidak itu ya berkontestasi melawan bosnya sendiri."
"Sekarang sih jelas enggak berani ya, tetapi ke depan ketika betul-betul datang beberapa partai melamar, seorang KDM di situ tuh ujiannya," kata Burhanuddin.
Seperti diketahui, saat ini Dedi Mulyadi merupakan kader Partai Gerindra, partai yang dirintis Prabowo.
Kendati demikian, di 2029, Dedi Mulyadi bisa saja dicalonkan dari partai lain.
Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) kini telah menghapus presidential threshold.
Sehingga, peluang terbuka lebar bagi Dedi Mulyadi untuk maju Pilpres 2029 untuk diusung partai lain.
"Pertanyaannya adalah Gerindra apakah ikhlas kalau misalnya ada kadernya yang maju melalui partai lain, ya pasti tidak ikhlas."
"Ya tetapi lagi-lagi konteks sekarang kan masih jauh, dan Gerindra sudah mengunci kan melalui koalisi permanen," lanjut Burhanuddin.
Meskipun demikian, kata Burhanuddin, loyalitas anggota partai bisa saja berubah, sama seperti Pilpres 2024.
Kala itu, PKB dan NasDem yang menjadi bagian dari kabinet Presiden Jokowi, memilih untuk mengusung calon lain di luar arahan Joko Widodo (Jokowi).
Manuver itu, lanjut Burhanuddin, akan mulai terjadi pada 2027.
"Ingat NasDem, PKB, kurang loyal apa sama Pak Jokowi, kurang banyak apa Pak Jokowi memberikan insentif dalam bentuk menteri ujungnya mereka punya capres sendiri."
"Artinya untuk seorang KDM (Kang Dedi Mulyadi) ya ini juga sekaligus uji loyalitas. Kalau misalnya ada partai yang coba merayu seorang KDM dia tergoda atau tidak nih. Ya mungkin sekarang belum ada rayuan itu, tetapi kalau misalnya 2027?" tanya Burhanuddin.
Namun, semua akan kembali pada elektabilitas Dedi Mulyadi.
"Tergantung surveinya KDM, saya belum punya angka surveinya, memang banyak sekali yang membicarakan seorang KDM di WA-WA grup di kalangan ibu-ibu di kalangan bapak-bapak, tetapi surveinya belum ada yang dirilis ke publik yang credible ya yang berkaitan berapa banyak sih yang bersedia memilih seorang KDM," jelas Burhanuddin.
Ia menduga, Dedi Mulyadi bisa jadi masuk lima besar sosok yang diperhitungkan dalam Pilpres 2029.
"Kalau feeling saya dan feeling saya biasanya enggak pernah salah. KDM sudah mendobrak masuk lima besar jangan-jangan tiga besar," tandas Burhanuddin.
Seperti diketahui, nama Dedi Mulyadi belakangan mencuat setelah memberlakukan beberapa kebijakan yang kontroversial.
Kebijakan-kebijakannya ini membuat nilai indikator kepuasan publik terhadap Gubernur Jawa Barat itu, nyaris sempurna.
Hal itu diketahui dari hasil survei Indikator Politik Indonesia bertajuk 'Evaluasi Publik atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa' yang dilakukan dalam waktu berbeda.
Dari data survei yang diperoleh, Dedi Mulyadi menempati urutan pertama gubernur terbaik di Jawa berdasarkan penilaian publik terhadap kinerjanya.
Pada survei tersebut, 95 persen warga Jawa Barat puas dengan kinerja Dedi Mulyadi.
"Di Jawa Barat, itu total 94,7 persen, jadi kalau dibulatkan 95 persen warga Jawa Barat yang puas sama Dedi Mulyadi," ujar Burhanuddin Muhtadi pada rilis survei yang ditayangkan di Youtube Indikator Politik Indonesia, Rabu (28/5/2025), dilansir TribunJakarta.
Burhanuddin mengatakan, warga Jawa Barat banyak yang memberikan penilaian "sangat puas" terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat Dedi Mulyadi.
"Bahkan yang menarik, yang menjawab sangat puas, itu tinggi sekali," ujar Burhanuddin.
Tingginya kepuasan warga Jawa Barat terhadap Dedi Mulyadi, mengungguli penilaian kepuasan gubernur lain yang ada di Jawa.
Berikut urutan penilaian kinerja warga di Jawa terhadap gubernurnya masing-masing:
Sebagai informasi, responden survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Pulau Jawa yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Indikator Politik Indonesia melakukan penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Dalam survei ini, jumlah sampel di Jakarta sebanyak 500 responden.
Sementara di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masing-masing sebanyak 600 responden.
Lalu, di D.I. Yogyakarta dan Banten masing-masing sebanyak 400 responden.
Dengan asumsi metode simple random sampling, jumlah sampel sebanyak 400 memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) ± 5 persen, 500 (± 4.5 persen) dan 600 (± 4.1 persen), masing-masing pada tingkat kepercayaan 95 persen .
Adapun para responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).
(Galuh Widya Wardani)(WartaKotalive.com/Valentino Verry)(TribunJakarta.com/Jaisy Rahman Tohir)
