Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Indonesia dan Australia menjadi dua negara di kawasan Asia Pasifik yang secara tegas melindungi anak-anak berusia di bawah 16 tahun dari paparan dunia digital, khususnya platform yang mengandung risiko tinggi seperti konten pornografi.
“Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan kebijakan tegas dalam perlindungan anak. Untuk kawasan Asia Pasifik, rasanya baru Indonesia dan Australia yang mengambil langkah konkret menunda anak-anak di bawah 16 tahun mengakses platform digital berisiko tinggi,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, kepada Tribunnews.com di Tokyo, Jumat (30/5/2025).
Meutya, yang lahir di Bandung pada 3 Mei 1978, menegaskan bahwa pengembangan digital tidak semata soal infrastruktur, melainkan juga perlindungan kelompok rentan, terutama anak-anak.
“Digitalisasi bukan hanya membangun jaringan atau infrastruktur. Ada dampak sosial yang perlu diperhatikan, terutama terhadap anak-anak yang merupakan kelompok rentan dan wajib dilindungi negara,” ujarnya.
Meutya hadir di Tokyo dalam forum Menteri Telekomunikasi Asia Pasifik, yang membahas isu-isu strategis di bidang komunikasi dan digitalisasi. Ia dijadwalkan kembali ke Jakarta pada Minggu (2/6/2025).
Dalam forum tersebut, Meutya juga menyampaikan bahwa saat ini sekitar 79 persen atau setara 210 juta penduduk Indonesia telah terkoneksi dengan dunia digital, dan jumlahnya terus bertambah setiap tahun.
“Pertumbuhan konektivitas di Indonesia semakin baik. Kami melaporkan bahwa digitalisasi tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memberdayakan masyarakat, terutama pelaku UMKM di daerah-daerah yang baru terhubung internet. Pertumbuhan ekonomi pun ikut terdongkrak,” paparnya.
Indonesia dinilai memasuki babak baru dalam lanskap digital kawasan Asia Pasifik.
Menurut Meutya, Indonesia dan Australia menjadi pionir dalam menunda akses anak-anak terhadap platform digital yang berisiko tinggi.
“Presiden Prabowo juga pernah menyampaikan pentingnya kebijakan perlindungan anak secara digital agar diadopsi oleh negara lain. Hari ini kami kampanye lagi ke beberapa negara agar kita bisa lebih kuat saat berhadapan dengan platform-platform digital raksasa dunia,” ungkapnya.
Di sela forum, Meutya juga dijadwalkan bertemu dengan wakil menteri dari Tiongkok, Malaysia, dan Jepang. Ia menyampaikan bahwa banyak perusahaan Jepang saat ini turut membangun infrastruktur digital di Indonesia, dan pemerintah akan terus mendorong investasi lebih lanjut.
“Pertemuan antarpemerintah (G-to-G) kami lakukan langsung, sementara tim lainnya juga akan menjajaki peluang investasi dari sektor swasta Jepang ke Indonesia di masa mendatang,” jelasnya.
Sebagai tambahan, diskusi mengenai komunikasi dan digitalisasi Indonesia-Jepang juga dilakukan oleh komunitas Pencinta Jepang. Bagi yang ingin bergabung, dapat mengirimkan nama, alamat, dan nomor WhatsApp ke email: tkyjepang@gmail.com.
