Industri Perhotelan Terancam PHK Massal, Kemenkeu Pastikan Tetap Efisiensi
kumparanBISNIS June 07, 2025 05:20 AM
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pemerintah akan tetap melakukan efisiensi anggaran dengan meminimalisasi rapat yang digelar di luar kantor pemerintahan. Meskipun, ada kabar yang berembus soal ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri perhotelan imbas kebijakan ini.
Direktur Sistem Penganggaran Kemenkeu, Lisbon Sirait, mengakui kebijakan ini bisa membuat industri perhotelan terpuruk. Sebab efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah memang otomatis akan membuat kegiatan-kegiatan pemerintahan di luar hotel berkurang.
Terlebih, dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditentukan oleh Kemenkeu membuat pemerintah harus mengoptimalkan perkembangan teknologi, seperti melalui media daring, sehingga rapat-rapat tidak harus digelar di luar kantor.
Hanya saja menurut dia, permasalahan terpuruknya industri perhotelan ini nantinya akan diatasi dengan sederet insentif ekonomi dari pemerintah.
“Memang kalau dibandingkan sebelumnya ada penurunan dari aktivitas di hotel, tapi itu kebijakan lain, kebijakan dipenganggarannya sendiri dan kebijakan yang insentif ekonomi nanti yang akan diterapkan oleh pemerintah,” tutur Lisbon dalam media briefing Kebijakan SBM TA 2026 di Kantor Kemenkeu, Senin (2/6).
Dia juga memastikan pemerintah tetap bisa mencapai target-target yang ditelaah ditentukan meski ada pengurangan aktivitas di luar kantor.
“Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang selama ini biasanya di hotel, kita laksanakan di kantor, tetapi output-nya tetap tercapai,” kata Lisbon.
Sementara mengenai standar biaya, dia memastikan Kemenkeu menentukan patokan ini berdasarkan harga rata-rata pasar di pasar, baik itu harga biaya hotel hingga besaran biaya uang saku perjalanan dinas.
Dampak ekonomi yang timbul imbas kebijakan ini juga akan bergantung pada alokasi yang dianggarkan pada masing-masing instansi pemerintahan.
“Karena pemerintah saat ini melakukan efisiensi terhadap aktivitas itu memang punya dampak terhadap perhotelan atau kegiatan-kegiatan lain yang terkait. Tapi pemerintah punya kebijakan lain untuk mendorong atau mengurangi dampak itu,” jelasnya.
