TIMESINDONESIA, JOMBANG – Kritik tajam datang dari Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, KH Zainul Ibad As’ad, atau yang akrab disapa Gus Ulib, terkait pelaksanaan ibadah haji yang dinilainya terus diwarnai persoalan klasik dari tahun ke tahun.
Gus Ulib mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya kemajuan dalam pelayanan haji, meski Indonesia menjadi negara pengirim jemaah terbanyak di dunia.
“Masalahnya selalu sama, tenda, transportasi, akomodasi. Setiap tahun tidak pernah tuntas,” ungkap Gus Ulib blak-blakan kepada TIMES Indonesia, Sabtu (7/6/2025).
Menurutnya, akar persoalan bukan hanya terletak pada teknis di lapangan, melainkan juga pada posisi diplomasi Indonesia yang terlalu lemah di hadapan Arab Saudi. Ia menilai, kewenangan Indonesia dalam penyelenggaraan haji seakan berhenti begitu jemaah menginjakkan kaki di Tanah Suci.
“Indonesia tidak punya kendali penuh. Kita tidak bisa menjadi penyelenggara haji yang independen. Semua harus mengikuti ketentuan Arab Saudi,” katanya.
Gus Ulib juga menyinggung penghentian visa Furoda oleh Arab Saudi yang menurutnya terjadi karena praktik penjualan visa dengan harga tinggi oleh pihak tertentu di Indonesia.
“Saya dengar langsung dari sumber terpercaya, Putra Mahkota Salman murka saat tahu visa Furoda dijual berkali lipat di Indonesia,” ungkapnya.
Gus Ulib menyebut bahwa faktor ekonomi besar menjadi alasan di balik ketatnya kontrol Arab Saudi terhadap haji. Menurutnya, proyek ambisius Vision 2030 yang digagas kerajaan membuat Arab Saudi semakin berorientasi pada keuntungan. “Semua sekarang soal bisnis. Arab Saudi makin materialistis,” tegasnya.
Yang paling disayangkan Gus Ulib, jemaah Indonesia yang jumlahnya terbesar justru sering ditempatkan di lokasi tenda yang jauh dan kurang layak dibanding negara lain seperti Malaysia atau Brunei.
“Itu tidak masuk akal. Harusnya kita punya posisi tawar yang lebih tinggi,” kritiknya.
Sebagai solusi, Gus Ulib menekankan pentingnya keberanian diplomasi Indonesia di level tertinggi. “Kita butuh ketegasan dari Presiden. Kalau hanya menteri, pengaruhnya sangat kecil di mata Arab Saudi,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Gus Ulib mengajak semua pihak, dari pemerintah hingga ormas keagamaan, untuk merumuskan langkah nyata agar Indonesia tidak terus-menerus diperlakukan sebagai peserta pasif dalam kerja sama penyelenggaraan ibadah haji.
