TIMESINDONESIA, DENPASAR – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyatakan bahwa waktu dua bulan dinilai cukup untuk menyelesaikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.

"Selesainya nanti bulan Agustus, tetapi kita akan ada uji publik," ujar Fadli Zon saat berbincang dengan media di Denpasar, Bali, Sabtu (7/6/2025).

Meski optimis dengan tenggat waktu tersebut, Menbud mengaku belum mengetahui progres terkini penyusunan naskah sejarah tersebut. Ia memilih sepenuhnya mempercayakan proses ini kepada tim sejarawan dari berbagai perguruan tinggi.

Menurutnya, durasi dua bulan dinilai memadai karena tim tidak perlu menulis dari awal. "Kita tidak mulai dari nol. Materi dasarnya sudah ada dari tulisan-tulisan sebelumnya. Terakhir kali pemerintah menerbitkan buku sejarah resmi pada era Presiden Habibie, sudah 26 tahun lalu," jelas politisi yang pernah menjabat Wakil Ketua DPR RI ini.

Fadli Zon menekankan bahwa fokus proyek ini bukan untuk menyoroti kesalahan pihak tertentu, melainkan menonjolkan pencapaian bangsa dari sudut pandang Indonesia. "Jadi, Indonesia sentris ya bukan perspektif kolonial sehingga yang menulis sejarah adalah profesional ya sejarawan bukan aktivis, bukan politisi," tegasnya.

Sebelumnya, Menbud mengaku mendapat masukan dari Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri usai menghadiri pameran foto Guntur Soekarnoputra di Jakarta. Dalam pidatonya, Megawati menyayangkan kecenderungan pemotongan sejarah Indonesia yang hanya menonjolkan periode Orde Baru, sekaligus menyatakan rencananya untuk mengumpulkan sejarawan lain.

Menanggapi hal ini, Fadli Zon menyatakan tidak keberatan. "Tidak ada masalah, memang kita harus mempunyai perspektif, kalau saya kecenderungan apalagi 80 tahun Indonesia merdeka, perspektif Indonesia itu sangat penting jadi bukan perspektif kolonialis dan bukan perspektif golongan, bukan perspektif tertentu," pungkasnya.

Menbud Fadli Zon berharap proyek penulisan ulang sejarah ini bisa memberikan narasi sejarah yang lebih komprehensif dan berimbang bagi generasi mendatang. (*)