Gegara Video Nadine, Lebanon Larang Semua Warganya Berkomunikasi dengan media dan Tentara Israel
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Lebanon, Sabtu (7/6/2025) dilaporkan memperingatkan semua warga negaranya, untuk menghindari segala bentuk komunikasi "langsung atau tidak langsung" dengan juru bicara tentara Israel (IDF) atau outlet media yang berafiliasi.
Larangan ini secara khusus ditujukan bagi tokoh-tokoh berpengaruh, artis, dan jurnalis, Lebanon, apa pun alasannya.
Sebagai latar belakang, Kementerian Informasi Lebanon mengeluarkan pernyataan menyusul rilis pesan video oleh aktris Lebanon, Nadine al Rassi yang ditujukan kepada juru bicara tentara Israel (IDF), Avichay Adraee, Kantor Berita Nasional (NNA) resmi Lebanon melaporkan, dikutip MInggu (8/6/2025).
"Pernyataan itu memperingatkan semua warga negara terhadap interaksi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan perwakilan militer Israel atau media terkait," kata laporan ANews, Minggu.
Peringatan ini menggarisbawahi bahwa interaksi tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum Lebanon, khususnya yang terkait dengan sikap boikot Israel.
Kementerian Lebanon tersebut mencatat, berita palsu dan pesan suara anonim telah menyebar di media sosial untuk menciptakan kebingungan dan keresahan di antara masyarakat Lebanon.
"Warga didesak untuk mengikuti sumber berita yang dapat dipercaya dan menahan diri dari membagikan konten yang mencurigakan atau tidak terverifikasi," kata laporan itu.
Dalam pesan videonya pada Kamis pekan kemarin, Nadine al Rassi meminta Adraee untuk menentukan secara pasti wilayah mana saja yang akan menjadi target militer Israel, untuk mencegah kepanikan yang meluas di kalangan penduduk Lebanon.
Sebagai tanggapan, Adraee mengklaim bahwa Tel Aviv "tidak pernah memiliki masalah dengan negara atau rakyat Lebanon" dan tidak ingin merusak pariwisata Lebanon atau citranya.
Menyusul ancaman evakuasi yang dikeluarkan pada hari Kamis, pesawat tempur Israel melancarkan delapan serangan udara di distrik Dahieh, Beirut.
Ini merupakan serangan besar keempat di Dahieh sejak perjanjian gencatan senjata mulai berlaku November lalu.
Warga sipil di Dahieh mulai meninggalkan daerah itu setelah adanya ancaman Israel.
(oln/Anews/*)
