SURYAMALANG.COM, MALANG - Pertimbangan menggabungkan sekolah karena satu lembaga dianggap kekurangan siswa dianggap wajar.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menanggapi pertanyaan tentang sistem merger lembaga pendidikan.

“Kalau memang di suatu SD itu tidak ada murid, atau muridnya sangat sedikit, saya sepakat untuk dilakukan merger,” ujar Bayu saat diwawancarai, Minggu (8/6/2025). 

Ia menilai langkah tersebut penting sebagai bentuk efisiensi, mengingat beban anggaran pendidikan yang cukup besar, terutama untuk gaji guru dan operasional sekolah.

Ia mengatakan, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan di Kota Malang menjadi yang tertinggi dibanding sektor lain.

Menurutnya, tren penurunan jumlah siswa di beberapa SD negeri bukan hanya terjadi di Kota Malang, melainkan juga di berbagai daerah lain di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Salah satu faktor penyebabnya adalah meningkatnya jumlah sekolah swasta yang menjadi pilihan alternatif orang tua.

“Sekarang pilihan sekolah banyak. Orang tua lebih selektif. Banyak yang memilih sekolah swasta karena dianggap lebih sejalan secara visi misi, terutama dalam penanaman nilai-nilai agama dan karakter,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika merger dilakukan, aset-aset sekolah negeri yang terdampak bisa dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan lainnya, sehingga tetap produktif.

"Kita bisa maksimalkan untuk lembaga-lembaga lain. Jadi bukan sekadar mengistirahatkan sekolah, tapi bagaimana asetnya tetap berguna,” kata Bayu.

Politikus PKS ini juga menyoroti tren masyarakat kelas menengah ke atas yang kini lebih condong memilih sekolah swasta dibanding negeri, berbeda dengan pola di masa lalu.

Ia menilai pergeseran ini menunjukkan adanya tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan sistem pendidikan dasar.

“Masyarakat sekarang melihat kualitas pengajaran, rasio guru dan murid, serta muatan nilai-nilai yang diajarkan. Sekolah swasta kecil bisa lebih intensif karena satu kelas hanya diisi sekitar 20 siswa, dibanding negeri yang bisa mencapai 50 siswa dalam satu kelas,” jelasnya.

Meski demikian, Bayu menegaskan bahwa peran sekolah swasta juga perlu mendapatkan dukungan serius dari pemerintah.

Ia berharap tidak ada pembedaan dalam dukungan terhadap sekolah negeri maupun swasta karena keduanya sama-sama berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Pemerintah harus mengakui dan menyokong peran sekolah swasta. Jangan sampai terkesan dianaktirikan. Kalau mau bicara kualitas pendidikan yang merata, semua harus diperhatikan,” tegasnya.

Terkait konsep “Sekolah Rakyat” yang sempat diwacanakan sebagai solusi pendidikan alternatif, Bayu mengaku masih perlu memahami secara menyeluruh konsep dan pelaksanaannya.

Namun, ia menyatakan terbuka terhadap berbagai inovasi selama tetap mengacu pada prinsip efektivitas dan keberlanjutan.

“Kalau memang bisa dikompromikan dan memberi solusi bagi masalah pendidikan di Kota Malang, kita dukung. Tapi harus jelas sistem dan dampaknya,” pungkasnya.