TRIBUNNEWS.COM – Polemik terkait aktivitas pertambangan nikel yang berada di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya terus memanas.
Baru-baru ini, Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto mendesak pemerintah untuk segera menghentikan aktivitas pertambangan nikel secara permanen di Raja Ampat.
Menurutnya, aktivitas tambang di kawasan konservasi seperti Raja Ampat bertentangan langsung dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dijunjung tinggi oleh Indonesia.
Langkah berani yang dilakukan Rofik Hananto tersebut langsung mendapat pujian dari netizen.
Berikut sosok dan rekam jejak Rofik Hananto.
Rofik Hananto saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI dari Komisi VII yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi.
Ia akan mengemban jabatan tersebut hingga 2029 mendatang.
Selain dikenal sebagai politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rofik juga merupakan seorang pengusaha.
Ia memulai karier sebagai seorang PNS di Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan tahun 1993 sampai dengan 1997.
Kemudian setelah itu berkarier di swasta: PT Asuransi Takaful tahun 1997 – 2000 sebagai Kasi Akunting, PT Lintasindo Ecomm tahun 2000 – 2002 sebagai Manager Web Content.
Pada tahun 2002 ia memilih untuk menjadi wirausaha, sampai akhirnya ia menjadi direktur marketing di PT HNI - HPAI tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.
Pada tahun 2014 ia juga menjabat sebagai direktur utama PT HEW yang merupakan anak perusahaan dari PT HNI.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rofik Hananto mendesak kepada pemerintah untuk menghentikan seluruh kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya secara permanen.
Menurutnya, langkah itu harus diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral, ekologis, dan konstitusional untuk melindungi salah satu kawasan geopark terpenting di Indonesia.
"Raja Ampat bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah pusat biodiversitas laut tertinggi di dunia."
"Setiap aktivitas ekstraktif seperti pertambangan nikel di kawasan ini berisiko besar merusak ekosistem yang unik, rapuh, dan tak tergantikan,” kata Rofik kepada wartawan, Senin (9/6/2025).
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa upaya eksploitasi tambang di kawasan konservasi seperti Raja Ampat bertentangan langsung dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dijunjung tinggi oleh Indonesia.
Oleh karena itu, Rofik meminta agar pemerintah lebih berpihak pada perlindungan masyarakat adat, pelestarian lingkungan hidup, dan penegakan hukum lingkungan yang tegas.
(David Adi) (Bangkapos.com/Fitri Wahyuni)
