BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU – Sebanyak 225 anak dari keluarga miskin di Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi diterima sebagai calon siswa Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025.
Mereka akan menjalani pendidikan gratis dan tinggal di asrama yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
“125 siswa akan ditempatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), dan 100 orang di Panti Sosial Budi Luhur Banjarbaru,” ujar Plt Kepala Dinas Sosial Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, Kamis (12/6).
Anak-anak terpilih berasal dari berbagai daerah di Kalsel, seperti Banjarbaru, Banjarmasin, Hulu Sungai Tengah (HST), Tanahbumbu, dan Kabupaten Banjar.
Mereka lolos seleksi ketat dengan prioritas utama bagi keluarga yang berada di garis kemiskinan, seperti pemulung atau yang penghasilan orangtuanya di bawah Rp1,5 juta per bulan.
“Program ini jadi upaya nyata mengangkat martabat masyarakat miskin. Semua kebutuhan siswa, mulai makan, pakaian, hingga tempat tinggal, ditanggung negara melalui APBN,” katanya.
Sekolah Rakyat adalah program unggulan Kemensos di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Konsepnya adalah sekolah berasrama (boarding school) yang menyediakan pendidikan akademik dan keterampilan hidup berbasis karakter, dengan fasilitas lengkap dan teknologi modern.
Setiap sekolah berdiri di atas lahan 8 hingga 10 hektare, dilengkapi laboratorium, ruang olahraga, perpustakaan digital, dan asrama layak huni.
Bahkan, para siswa mendapatkan perangkat digital seperti iPad untuk mendukung pembelajaran.
Kurikulumnya mengintegrasikan pelajaran umum dengan pendidikan karakter, etika, wawasan kebangsaan, hingga keterampilan teknologi seperti coding dan keamanan siber (cybersecurity).
Tujuannya, tidak sekadar mencerdaskan, tapi juga memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Dalam waktu bersamaan, Kemensos juga membuka rekrutmen guru khusus Sekolah Rakyat mulai 10 Juni 2025. Tersedia 1.554 formasi guru ahli pertama untuk 100 lokasi Sekolah Rakyat tahap pertama, termasuk di Kalsel.
Seleksi dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemenpan RB, dan BKN. Para guru yang lolos akan diangkat sebagai ASN PPPK Jabatan Fungsional (JF) dengan gaji pokok, tunjangan profesi, serta pelatihan khusus.
Syarat utama untuk mengikuti seleksi ini adalah memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan telah mengikuti seleksi ASN PPPK tahun 2024. Seleksi tambahan dilakukan oleh Kemensos, termasuk psikotes dan wawancara.
Pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kalsel menjadi bagian dari tahap awal peluncuran nasional yang akan dimulai Juli 2025. Diperkirakan, pembukaan secara simbolis akan dilakukan langsung oleh Presiden.
“Ini percontohan yang diharapkan bisa diikuti oleh wilayah lain. Harapannya, keluarga tidak mampu di Kalsel bisa mendapatkan pendidikan layak dan keluar dari jerat kemiskinan,” ujar Yanuar.
Kalsel menjadi salah satu provinsi prioritas dalam implementasi program Sekolah Rakyat. Selain membuka akses pendidikan gratis, sekolah ini juga memperkuat pembinaan mental, karakter, dan kemandirian siswa, menjadikannya model pendidikan sosial berbasis negara yang pertama di Indonesia.
Tiga Kabupaten Siap Tahun Depan
Sejumlah kabupaten di Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai bersiap untuk menyusul menjadi lokasi Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Meski tahun ini pelaksanaan masih terpusat di tingkat provinsi, namun daerah seperti Kotabaru, Tanahlaut, dan Barito Kuala (Batola) telah menyatakan kesiapan dan bahkan telah mengusulkan lahan ke pemerintah pusat.
“Sudah ada beberapa kabupaten yang siap. Di Kotabaru, Tanah Laut, dan Batola, lahannya sudah tersedia dan tinggal menunggu persetujuan pusat,” ujar Plt Kepala Dinas Sosial Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, Kamis (12/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa syarat utama untuk bisa membuka Sekolah Rakyat adalah ketersediaan lahan minimal seluas 5 hektare.
Setelah itu, lokasi akan ditinjau dan ditentukan kelayakannya oleh Kementerian Sosial RI.
Jika disetujui, pembangunan fasilitas pendidikan dan asrama akan dimulai, dan pembelajaran dijadwalkan pada tahun ajaran berikutnya.
Untuk 2025, pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan masih terpusat di tingkat provinsi, memanfaatkan dua lokasi sementara: BBPPKS Banjarbaru dan Panti Sosial Budi Luhur. Namun, ini hanya bersifat transisi.
Pemerintah provinsi juga telah menyiapkan lahan seluas 8 hektare di kawasan Gubernur Syarkawi, dekat RSJ Sambang Lihum.
“Kalau pembangunan di Gubernur Syarkawi selesai, maka itu jadi lokasi tetap. Yang sekarang di BBPPKS dan Budi Luhur hanya sementara,” jelas Yanuar.
Ditembahkannya, pemerintah daerah diimbau untuk tidak hanya menyediakan lahan, tetapi juga menyiapkan sarana pendukung, termasuk koordinasi dengan Kemensos dan kementerian terkait untuk mendukung pembangunan.
Di luar ketiga wilayah yang disebutkan, Bupati Tapin M Yamani beberapa waktu lalu juga menyempatkan diri melakukan survei lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Beringin.
“Program Sekolah Rakyat ini merupakan upaya nyata kita untuk memberikan kesempatan belajar yang merata, terutama di daerah terpencil. Kami ingin memastikan setiap anak punya kesempatan mengenyam pendidikan yang layak,” jelasnya. (msr)
