TIMESINDONESIA, MALUKU UTARA – Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP) mendesak manajemen perusahaan untuk memfasilitasi pengurusan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 secara kolektif, Jumat (14/6/2025).
Surat resmi telah disampaikan kepada manajemen, menuntut agar proses pengurusan BSU tidak menjadi beban tambahan bagi para pekerja.
Ketua PSP SPN PT. IWIP, Moh. Zakir Toduho menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan seluruh pekerja yang berhak menerima BSU sesuai Permenaker No. 5 Tahun 2025 mendapatkannya dengan mudah dan tanpa hambatan birokrasi. Ia menyoroti rendahnya upah minimum di Maluku Utara dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
Surat resmi Serikat Pekerja Nasional (SPN) ke PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang mendesak manajemen perusahaan. (FOTO: SPN PT IWIIP For TIMES Indonesia)
“Di Maluku Utara, upah minimum kita termasuk yang terendah. Maka, akses mudah ke BSU sangat penting bagi kesejahteraan pekerja. Kami meminta manajemen untuk memfasilitasi pengurusan BSU secara kolektif. Ini demi kebaikan bersama,” tegas Zakir kepada TIMES Indonesia.
Permenaker No. 5 Tahun 2025 merevisi Permenaker No. 10 Tahun 2022, menetapkan pedoman pemberian subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. SPN PT. IWIP menilai BSU 2025 sebagai solusi penting untuk meringankan beban ekonomi pekerja di tengah tingginya biaya hidup di kawasan industri. Manajemen, menurut serikat pekerja, memiliki tanggung jawab untuk membantu proses ini, bukannya membiarkan pekerja mengurusnya sendiri.
“Ini bukan permintaan, ini tuntutan hak buruh! BSU adalah hak pekerja, dan perusahaan sebagai pemberi kerja wajib memastikan semua pekerjanya mendapatkannya,” tegas Zakir.
Tuntutan ini juga sejalan dengan komitmen SPN untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh, khususnya di Halmahera Tengah yang merupakan pusat industri namun masih menghadapi tantangan kesejahteraan pekerja. SPN PT IWIP mengajak seluruh pekerja untuk mendukung dan mengawasi proses pengurusan BSU secara kolektif. (*)
