TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus menghantam industri tekstil tanah air.
PHK massal di industri tekstil menjadi sinyal mendesak bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis dalam menyelamatkan sektor padat karya ini.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengungkapkan data bahwa sejak 2019 hingga 2025 sudah ada lebih dari 220.000 pekerja terkena PHK.
"Ini adalah bukti nyata bahwa selama 4 tahun kita industri tekstil dan garmen ini menghadapi masalah gempuran barang impor yang masuk secara masif. Kita sudah kehilangan 60 pabrik di sektor hulu yang memproduksi filamen, serat, benang dan segala macam, sampai sekarang ada 60 pabrik," tutur Danang dikutip dari diskusi di YouTube tvOneNews, Minggu (15/6/2025).
Bukan hanya di hulu, industri tengah ke hilir dalam waktu 4 tahun terakhir juga kehilangan 58 pabrik atau tutup.
Jika di total, dalam rantai industri tekstil sejak 2019 hingga saat ini total ada 118 pabrikan yang tutup.
Danang menyebut, industri tekstil dan garmen dalam negeri sudah jelas menuju deindustrialisasi dengan masifnya perusahaan yang tutup dan pekerja yang diberhentikan.
"Artinya dalam sekian banyak tahun kita mengalami masifnya kesulitan, ini terbukti. Apa yang kita sampaikan ke publik ke pemerintah bahwa terjadi deindustrialisasi di sektor padat karya itu secara data terbukti. Kawan-kawan seperti ini menjadi korban ketiadaan pekerjaan yang saat ini begitu membuncah. 220.000 itu angka yang itu angka yang sangat besar," ucapnya.
Ia menyesalkan, sikap pemerintah yang terkesan adem ayem dan selalu beralibi mampu menciptakan lapangan kerja besar bagi masyarakat.
Sikap pemerintah yang seperti memandang fenomena PHK sebagai hal yang lumrah di bisnis dan bukan memandang sebagai kondisi yang luar biasa bisa membawa petaka di masa depan.
"Pemerintah selalu bilang penciptaan lapangan kerja besar, PHK boleh terjadi tapi serapan tenaga kerja besar. Saya mulai berpikir bahwa konvensional teman-teman di pemerintahan itu melihat situasi ini sebagai business as usual, bukan sebuah extraordinary condition. Ini harus menjadi konsen besar pemerintah, karena industri padat karya ini meskipun menyumbang pada PDB tidak terlalu tinggi 3,8 persen, tetapi ini multiplier effect-nya besar," ungkap Danang.
Multiplier effect (efek berganda) yang disumbang dari industri tekstil dan garmen dicontoh Danang dimulai dari persewaan tempat tinggal, tumbuhnya jasa transportasi hingga tumbuhnya usaha rakyat lainnya.
Jika pemerintah masih tetap abai dan terkesan menyepelekan kondisi PHK massal di industri tekstil dan padat karya lain, ia menilai bukan tidak mungkin Indonesia masuk ke fase deindustrialisasi.
"Kawan-kawan kita yang bekerja di pabrik padat karya itu memiliki sumbangan kepada pengembangan wilayah sangat besar, contohnya kos-kosan tumbuh, ojek tumbuh, warung makan tumbuh, multiplier effect-nya besar. Kalau pemerintah masih abai dan melihat situasi ini bukan sebagai sebuah ancaman terhadap industri nasional kita, manufacture padat karya kita, ya kita akan mengalami situasi yang disebut benar-benar deindustrialisasi," jelasnya.
Dengan kondisi industri tekstil saat ini, bukan tidak mungkin jika ke depan Indonesia akan menjadi negara importir tetap produk tekstil.
Hal ini bisa dilihat dari kasus industri lainnya, seperti kedelai, dimana Indonesia sudah menjadi net importir bahan pangan ini sejak lama. Selain itu juga beberapa komoditas lain, termasuk beras dan gula.
Danang menyampaikan, bukan Indonesia tidak mampu memproduksi kedelai maupun beras untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, masalahnya pemerintah yang membuka keran impor seluas-luasnya.
"Situasi ini akan terulang apabila pemerintah kita tetap sibuk dengan dirinya sendiri tanpa memperhatikan, melindungi industri padat karya kita. Kita akan mengalami situasi yang sama menuju net importir terhadap industri tekstil dan garmen, apabila pemerintah bersikap santai saja," ujarnya.
