Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan siap mendukung proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang pesisir Jakarta hingga Jawa Timur. Jakarta akan menyiapkan dana sekitar Rp 5 triliun setiap tahun.

Hal ini diungkap Pramono saat menjadi pembicara di Future Talk feat Endgame 'What's Jakarta's Future?' di Taman Ismail Marzuki, Minggu (15/6/2025). Pramono mengatakan Jakarta mendapat bagian pembangunan sepanjang 19 kilometer.

"Jakarta sebelumnya, di era pemerintahan sebelumnya dapat bagian 12 kilometer, kemarin mendapat tambahan 7 kilometer, sehingga total adalah 19 kilometer," kata Pramono.

Pramono mengatakan penugasan ini tidak mudah bagi kesanggupan anggaran daerah. Dia memproyeksikan anggaran yang harus disiapkan Pemprov Jakarta sebesar Rp 5 triliun setiap tahun untuk pembangunan 19 kilometer

"Dan Jakarta tentunya akan mempersiapkan itu, APBD Jakarta sekarang ini Rp 91 triliun, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa di atas Rp 100 triliun. Kalau itu bisa dilakukan, maka kami setiap tahun minimum harus spend kurang lebih Rp 5 triliun untuk Sea Wall," tuturnya.

"Dan itu apakah Jakarta mampu atau tidak? Tentunya ini menjadi tantangan bagi kami. Dan kami akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi penugasan dari Bapak Presiden," tambah dia.

Pramono mengatakan sumber dana untuk Giant Sea Wall juga bisa berasal pajak. Dia mengatakan Pemprov Jakarta akan menyiapkan sebaik-baiknya.

"Dari mana dananya, sebagian dari sampah, sebagian dari tentunya yang konvensional dari pajak dan sebagainya. Tetapi kami akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dan kami yakin pasti kami bisa dan kami mampu," ujarnya.

Pramono menjelaskan, salah satunya pendapatan Jakarta yang digunakan untuk pembangunan proyek tersebut yakni dari pengelolaan sampah menjadi energi listrik.

"Kita bangun 4 PLTS, satu PLTS feeder per hariannya 2.500 itu kurang lebih mungkin sekitar 1.500 megawatt," sebutnya.

"Maka persoalan sampah selesai, persoalan listriknya terpenuhi, pencemarannya juga akan berkurang banyak, dan itu kemudian kan ada revenue buat Jakarta. Nah revenue inilah yang akan digunakan sebagian untuk membangun giant sea wall," lanjut Pramono.

Pramono mengatakan kewajiban Jakarta hanya menuntaskan pembangunan 19 kilometer. Sehingga, di luar kewajiban Jakarta menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Yang kami 19 Km, di luar itu pemerintah pusat. Saya akan berkonsentrasi, ini kan baru ada perubahannya juga baru 1-2 minggu ini. Maka kami akan matangkan terlebih dahulu," jelasnya.