Bahlil soal PLN Ikut Ekspor Listrik ke Singapura: Lihat Kemampuannya Dulu
kumparanBISNIS June 16, 2025 08:40 AM
PT PLN (Persero) berpeluang untuk terlibat dalam rencana ekspor listrik ke negara tetangga, Singapura. Ekspor listrik ke Singapura sebelumnya hanya akan dilakukan oleh perusahaan swasta.
Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pemerintah akan melihat kemampuan perseroan lebih dahulu. Jika PLN mampu, maka pemerintah bakal mempertimbangkan bergabungnya PLN untuk ekspor listrik tersebut.
"Ya, PLN bisa iya, bisa tidak. Nanti kita lihat lah. Jadi kita lihat kemampuannya dulu, kalau kemampuannya bagus, ya oke. Kalau enggak, kita harus fokuskan dulu pada kebutuhan pelayanan publik, ya," ucap Bahlil saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (13/6).
Menurut Bahlil, saat ini PT PLN memiliki tanggung jawab besar, seperti membangun pembangkit listrik baru berkapasitas 69 gigawatt (GW) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
"PLN ini kan perusahaan listrik negara yang tanggung jawabnya besar. Dia harus membangun 69 gigawatt sampai dalam 2034. Dia harus membangun jaringan 48 ribu kilo meter sirkit (kms)," jelas Bahlil.
Pemerintah Singapura resmi menambah kuota impor listrik 1,4 gigawatt (GW). Sehingga kupta yang awalnya 2 GW, naik menjadi total 3,4 GW dari 7 perusahaan di Indonesia.
Energy Market Authority (EMA) memberikan persetujuan bersyarat kepada lima perusahaan untuk mengimpor listrik rendah karbon sebesar 2 GW dari Indonesia ke Singapura. Perusahaan tersebut yakni Konsorsium Pacific Medco Solar Energy Medco Power with Consortium partners, PacificLight Power Pte Ltd (PLP) and Gallant Venture Ltd, Salim Group company, Adaro Green, dan TBS Energi Utama.
Pemerintah Indonesia dan Singapura telah menandatangani tiga nota kesepahaman (MoU) terkait kerja sama di bidang energi dan lingkungan. MoU tersebut mencakup pengembangan zona industri berkelanjutan, perdagangan listrik lintas batas berbasis energi terbarukan, serta penangkapan dan penyimpanan karbon lintas negara (CCS).
Bahlil Lahadalia mengatakan, penandatanganan ini menjadi langkah lanjutan dari proses panjang negosiasi antara kedua negara. Katanya, kerja sama ini melibatkan tiga hal utama yakni perdagangan listrik energi bersih, CCS, dan pembangunan kawasan industri hijau di Kepulauan Riau.
