Distribusi Bansos pangan berupa beras 10 kilogram kepada keluarga penerima manfaat dijadwalkan mulai bergulir pekan ini.
Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan gejolak harga pangan.
Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andriko Noto Susanto, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan akan berlangsung selama dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025.
Bantuan ini merupakan bagian dari alokasi enam bulan yang didukung dana Operator Investasi Pemerintah (OIP) sebesar Rp 16,6 triliun dan telah dialokasikan melalui Perum Bulog.
“Proses penyaluran sedang berlangsung. Kami berupaya agar distribusi bisa dimulai minggu ini,” ujar Andriko dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diselenggarakan secara daring pada Senin, 16 Juni 2025.
Ia menyebut program ini ditujukan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Dalam waktu yang sama, pemerintah juga tengah menyiapkan stok beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,318 juta ton.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kenaikan harga beras yang mulai terasa di beberapa wilayah.
Menurut Andriko, penyaluran SPHP akan didukung oleh jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang difungsikan sebagai titik distribusi. Namun, pelaksanaan program ini masih menunggu finalisasi anggaran yang ditargetkan rampung dalam pekan ini.
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan bahwa total beras yang disiapkan untuk bantuan sosial pada periode Juni dan Juli mencapai 360 ribu ton, atau sekitar 180 ribu ton per bulan. Bantuan tersebut akan difokuskan untuk masyarakat kurang mampu, terutama di wilayah non-produktif seperti Papua dan Maluku.
“Beras bantuan sosial ini akan kami salurkan ke masyarakat yang tidak mampu, khususnya di daerah yang tidak menghasilkan beras sendiri,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan pada awal Juni.
Program ini diharapkan dapat menjadi bantalan sosial di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan sekaligus menjadi upaya penguatan ketahanan pangan nasional.
