Temuan CKG Banyak Sakit Gigi, Menkes Dorong Materi Kesehatan Gigi di Sekolah
kumparanMOM June 17, 2025 05:00 PM
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pentingnya layanan kesehatan gigi yang meluas hingga ke pelosok negeri, mulai dari edukasi dini hingga pemerataan tenaga medis. Hal ini dikarenakan hasil temuan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menemukan tingginya angka permasalahan gigi dan mulut.
Budi Gunadi menyampaikan hal ini saat menghadiri pelantikan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) periode 2025–2030 yang digelar di Jakarta, Sabtu (14/6).
“Saya kaget ketika melihat datanya. Ternyata masalah kesehatan gigi itu yang paling tinggi di masyarakat, bahkan melebihi hipertensi. Sekitar 50 persen masyarakat usia 0–60 tahun mengalami gigi berlubang, 37 persen kehilangan gigi, dan 12,4 persen mengalami masalah gusi,” ujar Menkes Budi Gunadi, dikutip dari laman Sehat Negeriku.
Budi Gunadi menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif melalui edukasi sejak dini, termasuk dengan mengintegrasikan materi kesehatan gigi dalam kurikulum wajib di PAUD, TK, dan SD.
“Kita sudah bicara dengan Kementerian Pendidikan. Sekarang kurikulum kembali ke wajib belajar. Jadi materi kesehatan gigi harus dimasukkan sebagai prioritas. Anak-anak harus belajar menyikat gigi yang benar sejak dini,” jelasnya.
Ia juga mendorong masyarakat untuk membiasakan pemeriksaan gigi setiap enam bulan sekali. Para dokter pun diharapkan bisa berperan aktif sebagai edukator yang ramah dan dekat dengan anak-anak.

Menkes Dorong Pemerataan Layanan Gigi yang Menyeluruh

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) berbincang dengan warga yang melakukan cek kesehatan gratis di Puskesmas Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (14/2/2025). Foto: ANTARA FOTO/Umarul Faruq
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) berbincang dengan warga yang melakukan cek kesehatan gratis di Puskesmas Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (14/2/2025). Foto: ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Lebih lanjut, Budi Gunadi meminta PDGI untuk menyusun standar layanan dasar kesehatan gigi di Puskesmas, yang mencakup pemeriksaan, penambalan, perawatan akar, pencabutan, perawatan gusi, hingga penyediaan gigi palsu bagi lansia.
Sebagai bagian dari pemerataan layanan, Kemenkes telah mengusulkan tunjangan khusus bagi dokter spesialis yang ditempatkan di wilayah terpencil. Menkes juga membuka peluang insentif serupa bagi dokter gigi di daerah minim layanan.
“Saya bekerja berbasis ranking. Kalau data menunjukkan masalah gigi paling tinggi, maka intervensinya harus kita prioritaskan. Jangan sampai kesehatan gigi terus diabaikan,” tegasnya.
Ketua Umum PB PDGI drg. Usman Sumantri menegaskan komitmen PDGI untuk memperkuat peran dokter gigi, terutama di layanan primer. Saat ini, Indonesia memiliki 53.886 dokter gigi dan hanya 699 di antaranya adalah dokter spesialis. Artinya, satu dokter spesialis harus melayani sekitar 62.000 penduduk.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sebanyak 56,9 persen penduduk usia di atas tiga tahun mengalami masalah gigi dan mulut, dengan 88 persen di antaranya mengalami karies. Hanya 6,2 persen masyarakat menyikat gigi dengan benar.
“Artinya, hanya satu dari 16 orang yang menyikat gigi secara benar,” ucap drg. Usman.
PDGI juga memberikan sejumlah masukan kebijakan, termasuk penempatan dokter gigi di Puskesmas, penguatan peralatan seperti rontgen gigi dan scaling dasar, serta pengembangan program edukasi dan pencegahan sejak usia sekolah.
“Kami siap bantu isi Puskesmas yang belum memiliki dokter gigi. Saat ini, masih ada 26,8 persen Puskesmas yang belum terisi,” ungkap drg. Usman.
Dalam hal pembiayaan, PDGI mengapresiasi upaya Kemenkes memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk layanan gigi. Berdasarkan data BPJS 2022, kunjungan layanan gigi mencapai lebih dari 11 juta, dengan estimasi biaya sebesar Rp 1,2 triliun pada 2030.
“Padahal yang terlayani baru sekitar 10 persen dari mereka yang membutuhkan. Kalau layanan gigi lebih luas terjangkau, tentu ini akan berpengaruh besar terhadap beban biaya dan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.
drg. Usman pun mendorong perluasan program beasiswa LPDP afirmasi bagi calon dokter gigi dan spesialis, agar kebutuhan SDM di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, dapat segera terpenuhi.
“Kami siap berkontribusi penuh dalam semua program Kemenkes. Komitmen kami adalah memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan layanan kesehatan gigi dan mulut yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan,” tutup drg. Usman.
© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.