Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan sebanyak 1,3 juta rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami kegagalan dalam proses penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki lebih dalam permasalahan tersebut.
“Di triwulan kedua ini kami menyalurkan bansos berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dan ternyata ada sekitar 1.323.459 KPM yang gagal salur,” ungkap Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, sebagaimana dikutip sokoguru.id dari situs resmi kemensos.go.id Kamis, 19 Juni 2025.
Menurut Gus Ipul, ada beberapa faktor penyebab kegagalan penyaluran bansos. Salah satunya adalah rekening tidak aktif atau bahkan tidak ditemukan. Selain itu, terdapat perbedaan data antara nama dan nomor rekening yang tercatat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Himbara dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kalau perlu, kita akan libatkan PPATK untuk memastikan rekening-rekening ini benar-benar valid dan tidak ada indikasi penyalahgunaan,” tegasnya.
Gus Ipul juga mengimbau KPM yang belum menerima bansos agar segera melapor melalui jalur resmi seperti aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, dinas sosial, atau BPS di wilayah masing-masing.
“Kami membuka jalur formal dan partisipatif bagi masyarakat yang ingin mengajukan usulan sanggah,” ujarnya.
Selain rekening bermasalah, terdapat juga KPM yang belum menerima bansos karena proses migrasi penyaluran dari PT Pos Indonesia ke bank Himbara. Beberapa KPM membuka rekening secara kolektif yang memerlukan waktu tambahan.
“Buka rekening kolektif ini juga memerlukan proses yang tidak sebentar. Ini yang sedang kita percepat,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul memastikan bahwa penebalan bansos sebesar Rp400 ribu bagi 18,3 juta KPM BPNT akan segera disalurkan dalam triwulan kedua tahun 2025.
“Penebalan bansos sudah siap transfer, tinggal menunggu koordinasi dengan Himbara,” jelasnya.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, mengatakan bahwa BPS terus berkoordinasi dengan Kemensos terkait update data bansos, termasuk 1,3 juta KPM yang gagal salur.
“Kami memastikan bahwa proses pembaruan data terus berjalan karena sifatnya memang dinamis. Kolaborasi BPS dan Kemensos akan terus dijaga,” kata Ateng.
Dengan langkah sigap dari Kemensos dan BPS, diharapkan seluruh bansos yang tersisa segera tersalurkan tepat sasaran dan masalah rekening bermasalah bisa diselesaikan tuntas. (*)
