TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah Indah meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk merespons cepat soal terhambatnya penyaluran bantuan sosial (bansos) sebanyak 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahap kedua tahun 2025.
“Kendala penyaluran harus segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dengan melakukan respon cepat, untuk memastikan 1,3 juta keluarga yang terdaftar sebagai penerima bansos tetapi terkendala administratif dapat segera menerima haknya. Saya berharap kendala serupa tidak terulang lagi,” ujar Wardatul kepasa wartawan, Jumat (20/6/2025).
Wardatul mendorong Kemensos segera berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna memperlancar penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
Legislator Partai Gerindra itu juga mengimbau masyarakat yang belum menerima bansos agar aktif memeriksa serta memperbaiki data melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, dinas sosial, maupun Badan Pusat Statistik (BPS) daerah.
Pemerintah, dikatakan dia, telah menambah anggaran bansos melalui kebijakan penebalan bantuan.
Penyaluran tahap kedua dimulai Juni 2025 kepada 18,3 juta KPM penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Kebijakan ini menjadi salah satu langkah nyata Presiden Prabowo Subianto dalam mempertahankan program perlindungan sosial yang pro-rakyat serta sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari sisi konsumsi rumah tangga,” ujarnya.
Wardatul menilai, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB).
"Ketika konsumsi masyarakat tertekan, dampaknya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bansos yang diterima lalu dibelanjakan di pasar dan warung setempat, sehingga mendorong perputaran ekonomi lokal,” pungkas dia.
Sebelumnya, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) telah disalurkan kepada 80 persen atau 7.991.160 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kemudian bansos sembako telah disalurkan kepada 14 juta lebih KPM atau 78 persen.
Meski begitu, Gus Ipul mengatakan ada 1,3 juta KPM yang gagal mendapatkan penyaluran bansos.
"Kita harapkan minggu ini tuntas, kecuali memang ada beberapa KPM yang gagal salur, yaitu sebanyak 1.323.459 KPM," kata Gus Ipul melalui keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).
Dia menyebutkan ada sejumlah kendala yang menyebabkan penyaluran bansos belum mencapai 100 persen. Pertama, rekening tidak aktif atau tidak ditemukan.
"Tentu kami dengan Badan Pusat Statistik (BPS) nanti akan berkoordinasi dengan Himbara menemukan rekening tidak aktif dan rekening tidak ditemukan," katanya.
Lalu ia menjelaskan sebab gagal salur bansos karena ada perbedaan nama dan nomor rekening.
Saat ini, Kemensos terus berkoordinasi dengan Himbara, dan jika diperlukan juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Supaya kita bisa tahu lebih jauh apakah rekening-rekening ini memang valid untuk menerima transfer atau mungkin ini ada hal-hal aneh yang perlu ditindaklanjuti," katanya.
Gus Ipul meminta agar KPM yang belum menerima bansos agar aktif melapor dengan melampirkan bukti.
Saluran laporan dapat lewat aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, dinas sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS) daerah
"Kita siapkan jalur formal dan partisipasi. Kita buka seluas mungkin bagi masyarakat yang ingin menyampaikan usul sanggah," ujarnya.
Lalu, ia menuturkan ada sekitar 3,6 juta KPM yang belum menerima bansos karena pindah penyaluran dari PT. Pos ke Himbara. Para KPM ini membuka rekening secara kolektif.
"Jadi, kita juga perlu Waktu sedikit karena buka rekening kolektif memerlukan Waktu," katanya.
Adapun soal penebalan bansos, Gus Ipul memastikan akan diberikan kepada penerima bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 18,3 juta KPM. Bantuan tersebut akan disalurkan pada triwulan kedua.
"Ini sudah siap ditransfer penebalan bansosnya. Kita tinggal tunggu koordinasi dengan Himbara," pungkasnya.
