TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Israel belum mengonfirmasi secara resmi kesepakatan gencatan senjata yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS).
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dikabarkan mengeluarkan perintah agar seluruh pejabat pemerintah juga menteri-menterinya untuk bungkam soal gencatan senjata perang Iran-Israel.
Laporan dari Al Jazeera, menyebut Netanyahu juga melarang pejabatnya memberikan wawancara ke media domestik maupun internasional.
Netanyahu sendiri dalam pernyataan sebelumnya menyebut bahwa Israel sangat dekat dengan pencapaian tujuannya di Iran, dan tidak ingin terseret ke dalam “perang yang berlarut-larut.”
Perintah bungkam itu terungkap setelah Netanyahu menggelar rapat kabinet keamanan yang berlangsung hingga Selasa (24/6/2025) pagi waktu setempat.
Rapat ini selesai bertepatan saat Trump mengumumkan Israel dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata penuh.
Melalui unggahan di media sosialnya, Truth Social, Trump menyebut gencatan senjata Iran-Israel dimediasi oleh Qatar.
Gencatan senjata Iran-Israel, menurut Trump bakal mulai berlaku pada Selasa (24/6/2025) malam.
Trump juga menyatakn telah berbicara langsung dengan Netanyahu sebelum kesepakatan gencatan senjata tercapai.
Para analis menilai sikap diam Israel mencerminkan kehati-hatian dalam menanggapi pengumuman Trump.
Meski begitu, beberapa sumber mengatakan bahwa tekanan dari Trump memang besar agar Israel menghentikan operasi militer terhadap Teheran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel mengenai apakah mereka menyetuii isi kesepakatan atau justru sebaliknya.
Berdasarkan laporan Jerusalem Post, sumber pertahanan Israel menyebut Tel Aviv memang berniat menghentikan perang dengan Iran dalam beberapa hari ke depan.
Tetapi, Jerusalem Post mengungkapkan pihak Israel masih menimbang kondisi di lapangan.
Sebelumnya, Israel dan AS telah meluncurkan sejumlah serangan besar terhadap situs nuklir utama Iran, termasuk Fordow, Natanz, dan Isfahan.
Hingga Senin malam, militer Israel (IDF) masih melakukan serangan lanjutan terhadap target-target yang disebut sebagai bagian dari Korps Garda Revolusi Iran dan infrastruktur rudal Iran.
Iran menyatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan final mengenai gencatan senjata dengan Israel.
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi.
“Belum ada kesepakatan mengenai gencatan senjata atau penghentian operasi militer hingga saat ini,” tulis Araghchi dalam unggahan di platform X, Senin (23/6/2025).
Dia mengisyaratkan bahwa Iran bisa menghentikan serangan jika Israel menghentikan agresi militernya.
“Dengan catatan rezim Israel menghentikan agresi ilegalnya terhadap rakyat Iran paling lambat pukul 4 pagi waktu Teheran [00:30 GMT], kami tidak berniat untuk melanjutkan respons kami setelahnya.”
Ia menambahkan keputusan akhir mengenai penghentian operasi militer Iran masih menunggu perkembangan selanjutnya.
Presiden AS Donald Trump mendapat dukungan luas dari sesama Partai Republik setelah mengumumkan bahwa Iran dan Israel telah menyepakati gencatan senjata.
Ketua DPR Mike Johnson mengunggah pernyataan dukungan singkat di platform X, menulis: "Perdamaian melalui KEKUATAN!"
Johnson sebelumnya diketahui berselisih dengan sejumlah anggota Republik yang menentang serangan Trump ke situs nuklir Iran.
Namun kali ini, banyak suara yang bersatu di belakangnya.
Anggota Kongres Marjorie Taylor Greene, yang sebelumnya keras menentang intervensi AS dalam konflik Iran-Israel, juga mengapresiasi langkah Trump.
“Terima kasih, Presiden Trump, karena telah mengupayakan perdamaian!” tulis Greene di X.
Sebelumnya, Greene sempat menyebut keputusan Trump untuk membombardir Iran sebagai “umpan dan tipu daya” untuk menyenangkan kelompok neokonservatif serta kepentingan industri militer.
( Andari Wulan Nugrahani)
