TIMESINDONESIA, KRAKSAAN – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab Probolinggo) dalam memperkuat sektor pertanian terus diwujudkan melalui inovasi berbasis teknologi. Kali ini, Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten Probolinggo secara resmi meluncurkan aplikasi Pesan‑Pubers (Pupuk Bersubsidi) versi terbaru serta menyerahkan buku Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun anggaran 2025 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (26/6/2025).
Peluncuran dan penyerahan ini dihadiri oleh Kepala Diperta Kabupaten Probolinggo Arif Kurniadi, Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono (mewakili Bupati Probolinggo), anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) DPRD Kabupaten Probolinggo Muchlis, anggota TP2D Kabupaten Probolinggo Dr. Ahmad Fawaid, Forkopimda Kabupaten Probolinggo serta Account Executive wilayah Probolinggo dan Pasuruan Shio Suranaga.
Kepala Diperta Kabupaten Probolinggo Arif Kurniadi menyampaikan pengembangan aplikasi Pesan‑Pubers merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya yang telah digunakan oleh petani dan pengecer pupuk subsidi.
“Peluncuran aplikasi ini adalah bentuk keseriusan kami dalam mendukung pertanian di Kabupaten Probolinggo. Versi terbaru ini kami sempurnakan agar lebih mudah digunakan oleh petani serta mempermudah pengawasan dan pendistribusian pupuk secara tepat sasaran,” ungkapnya.
Lebih lanjut Arif menegaskan penerapan sistem digital ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pupuk bersubsidi serta menyelaraskan langkah daerah dengan kebijakan nasional.
Dalam sesi diskusi, Account Executive Probolinggo dan Pasuruan Shio Suranaga menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
“Kami menyambut baik langkah ini. Pemerintah pusat saat ini juga menggunakan aplikasi i‑Pubers sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional. Langkah Kabupaten Probolinggo sudah sangat tepat dan mendukung Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat sektor pertanian,” ungkapnya.
Sementara anggota TP2D Kabupaten Probolinggo Dr. Ahmad Fawaid mengajak seluruh pihak untuk lebih memperhatikan regenerasi petani dan literasi pertanian bagi generasi muda.
“Penting bagi kita untuk menumbuhkan bibit baru generasi muda yang mencintai bidang pertanian. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian sangat dibutuhkan untuk menopang kemandirian pangan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung tantangan global yang masih dihadapi, khususnya terkait ketergantungan bahan baku pupuk dari luar negeri.
“Dengan permasalahan yang ada, diperlukan sinergi dari pemerintah pusat hingga tingkat bawah agar kita siap menghadapi tantangan global dalam sektor pertanian,” tambahnya.
Anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) DPRD Kabupaten Probolinggo Muchlis turut menekankan pentingnya edukasi kepada petani guna menghindari praktik penyalahgunaan distribusi pupuk.
“Selama ini masih ada mafia pupuk yang memanfaatkan kurangnya pemahaman petani terkait kuota pupuk yang seharusnya mereka terima. Ini menjadi tantangan serius yang harus kita tindak tegas bersama,” urainya.
Menurut Muchlis, digitalisasi melalui aplikasi seperti Pesan‑Pubers sangat penting agar kuota pupuk dapat dipantau secara terbuka dan tidak mudah dimanipulasi.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono memberikan apresiasi kepada Dinas Pertanian atas inisiatif dan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo yang terus berinovasi dan bersinergi mendukung program nasional. Kami berharap seluruh stakeholder dapat bersatu, termasuk Kejaksaan Negeri, Kepolisian dan KPPP DPRD untuk memberantas praktik mafia pupuk yang merugikan petani kita,” tegasnya.
Melalui peluncuran aplikasi Pesan‑Pubers dan penyerahan buku RDKK ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo bertekad memperkuat sistem distribusi pupuk yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektor. (*)