Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sejumlah aspek menjadi sorotan Pansus pembahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, diantaranya adalah persoalan kemiskinan hingga pendapatan daerah.

Dalam rapat paripurna yang berlangsung Kamis (26/6/2025), Pansus di DPRD Jatim ini turut menyampaikan berbagai masukan kepada Pemprov. 

Terkait kemiskinan, Juru Bicara Pansus Lilik Hendarwati mengungkapkan, berdasarkan data jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih relatif tinggi. Hal ini mengacu pada data BPS. Dari 38 Kabupaten/kota di Jawa Timur, beberapa daerah seperti kawasan Madura dan sebagainya perlu mendapat atensi. Terkait upaya pengentasan kemiskinan, Pansus pun menyampaikan sejumlah masukan.

"Memperkuat strategi dan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan SDM di wilayah prioritas di atas, yang ditunjukkan dengan kebijakan afirmatif yang riil dan mendukung pengentasan kemiskinan hingga mencapai satu digit," kata Lilik dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf.

Selain memperkuat sinergi, Pansus juga memberikan rekomendasi agar Pemprov bisa mencermati program atau kegiatan perangkat daerah yang terlalu kecil dan tidak memiliki dampak untuk dihapus. Kemudian selanjutnya dapat direalokasi untuk mendukung berbagai prioritas pengentasan kemiskinan dan peningkatan SDM. 

"Karena hal tersebut merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah," terang Lilik. 

Kesenjangan pembangunan antar wilayah yang dinilai masih cukup tinggi juga menjadi sorotan Pansus. Utamanya, soal pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri dan perdagangan yang masih terkonsentrasi di wilayah Gerbangkertasusila.

Sementara daerah lain, kontribusi terhadap PDRB Jatim masih relatif rendah. Sehingga, Pansus menilai hal ini perlu mendapat perhatian serius agar pembangunan bisa merata ke seluruh daerah di Jawa Timur. 

Para wakil rakyat berharap melalui program Jatim Akses kesenjangan bisa teratasi. Sehingga dalam kesempatan itu, Lilik menyampaikan sejumlah rekomendasi.

Pertama, agar merumuskan kebijakan Jatim Akses yang lebih relevan dalam RPJMD dan berdampak pada tumbuhnya investasi, industri dan perdagangan. Kedua adalah, harus melakukan kolaborasi program pengembangan wilayah dengan proyek strategis nasional atau PSN. 

Di sisi lain, Pansus juga menyoroti tentang pendapatan daerah yang dinilai memiliki peran fundamental dalam mendukung belanja program strategis pemerintah daerah. Sehingga harus ditargetkan seoptimal mungkin.

Dalam paparannya, Lilik pun mendorong agar peningkatan target pertumbuhan pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2025-2029 dilakukan secara optimistis. 

"Penerapan strategi peningkatan PAD yang lebih progresif melalui optimalisasi berbagai potensi yang belum dikelola secara optimal," tandas Lilik yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim.(ADV)