TRIBUNNEWS.COM – Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengungkap bahwa pihaknya sempat menargetkan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei selama perang 12 hari melawan Iran.
Namun, Israel tidak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan rencana tersebut.
Katz mengatakan kepada televisi Israel, mengutip New York Post, bahwa militer Israel sudah memburu Khamenei sebelum akhirnya Presiden AS Donald Trump membantu menengahi gencatan senjata yang mulai berlaku awal pekan ini.
“Saya memperkirakan bahwa jika Khamenei menjadi sasaran kami, kami akan menghabisinya,” ujar Katz.
“Namun Khamenei menyadari hal ini. Ia bersembunyi jauh di bawah tanah dan memutus kontak dengan para komandan pengganti dari mereka yang telah disingkirkan. Pada akhirnya, hal ini menjadi tidak realistis,” lanjutnya.
Membunuh Khamenei akan menjadi eskalasi besar dalam konflik tersebut.
Selain menjadi kepala negara de facto di Iran, pemimpin tertinggi adalah otoritas spiritual tertinggi bagi jutaan Muslim Syiah di seluruh dunia.
Israel Katz dikenal sebagai tokoh garis keras dalam politik Israel.
Ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan sejak November 2024, menggantikan Yoav Gallant yang dipecat.
Mengutip Anadolu, Israel Katz lahir di kota pesisir Ashkelon pada 1955, dari orang tua imigran asal Rumania.
Ia menempuh pendidikan di sekolah agama Or Etzion di bawah bimbingan Rabbi Haim Drukman, tokoh terkemuka gerakan Zionis keagamaan global.
Pada 1973, Katz bergabung dengan militer Israel sebagai perwira di Brigade Paratrooper ke-890, dan turut bertugas sebagai tentara cadangan dalam Perang Lebanon 1982.
Pada 1984, ia menjabat sebagai wakil direktur di bawah Menteri Perindustrian dan Perdagangan saat itu, Ariel Sharon, posisi yang menjadikannya anak didik politik dari Sharon.
Sejak 1998, ia telah menjadi anggota Knesset (parlemen Israel), mewakili Partai Likud yang dipimpin Benjamin Netanyahu.
Sepanjang kariernya, Katz tak lepas dari kontroversi dan sejumlah dugaan pelanggaran.
Mengutip jewishvirtuallibrary.org, pada bulan Maret 2007, Kepolisian Israel merekomendasikan untuk mendakwa Katz atas tuduhan penipuan dan pelanggaran kepercayaan yang terkait dengan jabatan politik di Kementerian Pertanian selama masa jabatannya sebagai menteri.
Polisi menyerahkan materi investigasi mereka ke kejaksaan distrik pusat, yang kemudian menolak untuk menuntutnya.
Meski demikian, Katz terus menjabat dalam berbagai posisi di kabinet Netanyahu, termasuk Menteri Luar Negeri (2019–2020), Menteri Keuangan (2020–2022), dan Menteri Transportasi (2009–2019).
Pada Januari 2023, ia menjabat sebagai Menteri Energi dan Infrastruktur sebelum berpindah ke Kementerian Luar Negeri awal tahun 2024.
Saat menjabat Menteri Luar Negeri, Katz dikenal karena pendekatannya yang agresif, kerap menghindari bahasa diplomatik dan melontarkan pernyataan provokatif.
Pada Agustus 2024, ia menyerukan “pengusiran” warga Palestina dari kota-kota dan kamp pengungsi di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Pada Februari 2024, Katz mengusulkan pembangunan pulau buatan di lepas pantai Gaza untuk merelokasi penduduk Palestina.
Wilayah itu rencananya akan diisi oleh pemukim Yahudi.
Katz juga menjadi penggerak utama dalam upaya untuk mengkriminalisasi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Ia mendukung kampanye untuk melarang keberadaan badan tersebut di wilayah Palestina.
Pada Oktober 2024, Katz menyatakan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, sebagai “persona non grata” di Israel.
Ia menuduh Guterres bersikap antisemit dan gagal “mengutuk dengan tegas” serangan rudal Iran terhadap Israel.
Padahal, pada saat yang sama, Israel terus melancarkan serangan masif ke Gaza sejak insiden serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, seperti dikutip Al Jazeera, perang Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 56.331 orang dan melukai 132.632 orang.
Tindakan Israel di wilayah tersebut kini menjadi subjek penyelidikan kasus genosida di Mahkamah Internasional.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
