TRIBUNMANADO.CO.ID -  Pemerintah terus menyalurkan sejumlah bantuan untuk warga Indonesia.

Salah satu yang baru cair dan sudah dikirim ke rekening penerima yakni Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025.

Dari info awal yang didapat kalau BSU tahun ini diperuntukkan untuk para pekerja bergaji di bawah Rp 3.5 juta.

Namun info terbaru ternyata mereka yang bergaji di atas Rp 3.5 juta juga memiliki kesempatan untuk menerima BSU 2025.

Bantuan berupa uang sebesar Rp 600.000 ribu tersebut ditargetkan akan diberikan kepada 17,3 juta pekerja atau buruh pada tahun ini.

Adapun pekerja yang menjadi penerima BSU 2025 merupakan pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta tahun dan terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, bukan hanya pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta tahun yang bisa mendapat BSU.

Pekerja yang memiliki gaji di atas Rp 3,5 juta juga memiliki peluang untuk mendapatkan program bantuan ekonomi dari pemerintah tersebut.

Akan tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi oleh pekerja dengan gaji Rp 3,5 juta agar bisa mendapatkan BSU.

Apa saja syaratnya?

Cek di bawah ini, jika Anda memenuhi syarat berikut, berarti kamu juga memiliki peluang untuk mendapat BSU 2025.

Syarat pekerja terima BSU walau gaji di atas Rp3,5 juta

Diberitakan Kompas.com, Kamis (5/6/2025), pekerja yang memiliki gaji di atas Rp 3,5 juta ternyata masih berpeluang untuk mendapatkan dana BSU sebesar Rp 600.000. 

Namun syaratnya, penghasilan pekerja tersebut merupakan penghasilan paling tinggi sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota atau provinsi bagi kabupaten/kota yang tidak menetapkan UMP/UMK.

Deputi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun dalam keterangannya pada Kamis (5/6/2025) lalu juga pernah menjelaskan, bahwa pekerja di kabupaten/kota yang memiliki gaji di atas Rp 3.500.000 bisa memperoleh BSU 2025.

Namun penghasilan tersebut tidak terpaut jauh dari upah minimum yang ditetapkan di daerahnya.

“Jika pekerja berada di wilayah dengan UMK lebih dari Rp 3,5 juta, maka batas maksimal upah disesuaikan menjadi sebesar UMK di wilayah tersebut yang dibulatkan ke atas,” ujar Oni dikutip dari Kompas.com, Kamis (5/6/2025).

Khusus kasus tersebut, besaran gaji disesuaikan supaya tidak melebihi UMK yang sudah dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Sebagai contohnya, bisa disimak perhitungan berikut:

• Pekerja di Jambi mendapat gaji sebesar Rp 3.650.000 (di atas syarat BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025 Rp 3.500.000)
• UMK Jambi Rp 3.607.223, dibulatkan menjadi Rp 3.700.000.

UMK Jambi sudah dibulatkan ke atas membuat gaji buruh masih berada di bawahnya.

Maka pekerja di Jambi itu pun berhak menerima BSU, meskipun gajinya lebih tinggi dari Rp 3,5 juta. 

Sebab, gaji yang dimiliki pekerja itu Rp 3.650.000 masih di bawah UMK Jambi Rp 3.700.000 (setelah dibulatkan).

Selain syarat gaji di bawah Rp 3,5 juta atau di bawah UMK/UMP, pekerja yang menerima BSU juga harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.

Selain itu, pekerja tersebut merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, atau anggota Polri. 

BSU juga diprioritaskan kepada pekerja yang tidak sedang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan.

Wilayah yang memiliki UMK lebih dari Rp 3,5 juta

Dengan ketentuan tersebut, pekerja di daerah dengan UMK tinggi masih punya kesempatan untuk mendapatkan BSU.

Namun dengan syarat gaji mereka tidak melebihi ambang batas yang telah disesuaikan dan terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, ketentuan ini memberikan kesempatan bagi pekerja di daerah yang memiliki UMK/UMP tinggi untuk mendapatkan BSU.

Lalu, daerah mana sajakah yang memiliki UMK/UMP melebihi Rp 3,5 juta?

Berdasarkan lampiran Permenaker Nomor 5/2025, ada 25 wilayah yang memiliki UMK/UMP di atas Rp 3,5 juta per bulan.

Bagi pekerja atau buruh yang gajinya kurang dari angka UMK yang sudah dibulatkan itu, berhak mendapatkan dana BSU sebesar Rp 600.000.

Dilansir dari Kompas.com, Kamis (5/6/2025), berikut daftar wilayah dengan UMP/UMK lebih dari Rp 3,5 juta per bulan beserta besaran UMK yang sudah dibulatkan ke atas:

1. Provinsi Aceh

• Kabupaten Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Nagan Raya, Aceh Jaya, Bener Meriah, Pidie Jaya, Sabang, Langsa, Lhikseumawe, Subulussalam, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.685.616 menjadi Rp 3,7 juta.
• Kabupaten Aceh Tamiang, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.717.948 menjadi Rp 3,8 juta.
• Kota Banda Aceh, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.898.856 menjadi Rp 3,9 juta.

2. Provinsi Sumatera Utara

• Kabupaten Karo, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.577.282 menjadi Rp 3,6 juta.
• Kabupaten Deli Serdang, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp  menjadi Rp 3,9 juta.
• Kabupaten Batu Bara, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.676.000 menjadi Rp 3,7 juta.
• Kota Medan, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 4.014.072 menjadi Rp 4,1 juta.

3. Provinsi Riau

• Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.508.776 menjadi Rp 3,6 juta.
• Kabupaten Kuantan Singingi, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.692.797 menjadi Rp 3,7 juta.
• Kabupaten Indragiri Hulu, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.703.206 menjadi Rp 3,7 juta.
• Kabupaten Pelalawan, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.616.057 menjadi Rp 3,7 juta.
• Kabupaten Sikak dan Kampar, Kota Pekanbaru, upah minimum yang dibulatkan ke atas menjadi Rp 3,7 juta.
• Kabupaten Rokan Hulu, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.579.381 menjadi Rp 3,6 juta.
• Kabupaten Bengkalis, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.933.620 menjadi Rp 4 juta.
• Kabupaten Rokan Hilir, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.548.818 menjadi Rp 3,6 juta.
• Kota Dumai, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 4.118.670 menjadi Rp 4,2 juta.

4. Provinsi Jambi

• Kota Jambi, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.607.223 menjadi Rp 3,7 juta.

5. Provinsi Sumatera Selatan

• Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Lahat, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih, Pagar Alam, Lubuklinggau, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.681.057 menjadi Rp 3,7 juta.
• Kabupaten Muara Enim, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.863.417 menjadi Rp 3,9 juta.
• Kabupaten Musi Rawas, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.796.653 menjadi Rp 3,8 juta.
• Kabupaten Musi Banyuasin, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.778.348 menjadi Rp 3,8 juta.
• Kabupaten Banyuasin, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.715.028 menjadi Rp 3,8 juta.
• Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.749.000 menjadi Rp 3,8 juta.
• Kabupaten Musi Rawas Utara, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.796.654 menjadi Rp 3,8 juta.
• Kota Palembang, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.916.635 menjadi Rp 4 juta.

6. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

• Kabupaten Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.876.600 menjadi Rp 3,9 juta.

7. Kepulauan Riau

• Kabupaten Lingga dan Kota Tanjung Pinang, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.623.654 menjadi Rp 3,7 juta.
• Kabupaten Karimun, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.956.475 menjadi Rp 4 juta.
• Kabupaten Bintan, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 4.207.762 menjadi Rp 4,3 juta.
• Kabupaten Natuna, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.628.002 menjadi Rp 3,7 juta.
• Kabupaten Kepulauan Anambas, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 4.084.919 menjadi Rp 4,1 juta.

8. Provinsi DKI Jakarta

• Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 5.396.761 menjadi Rp 5,4 juta.

9. Provinsi Jawa Barat

• Kabupaten Bogor, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 4.877.211 menjadi Rp 4,9 juta.
• Kabupaten Sukabumi, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.604.483 menjadi Rp 3,7 juta.
• Kabupaten Bandung, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.757.285 menjadi Rp 3,8 juta.
• Kabupaten Sumedang, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.732.088 menjadi Rp 3,8 juta.
• Kabupaten Subang, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.508.627 menjadi Rp 3,6 juta.
• Kabupaten Purwakarta, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 4.792.253 menjadi Rp 4,8 juta.
• Kabupaten Karawang, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 5.599.593 menjadi Rp 5,6 juta.
• Kabupaten Bekasi, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 5.558.515 menjadi Rp 5,6 juta.
• Kabupaten Bandung Barat, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.616.057 menjadi Rp 3,7 juta.
• Kota Bogor, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 5.126.897 menjadi Rp 5,2 juta.
• Kota Bandung, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 4.482.914 menjadi Rp 4,5 juta.
• Kota Bekasi, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 5.690.753 menjadi Rp 5,7 juta.
• Kota Depok, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 5.195.722 menjadi Rp 5,2 juta.
• Kota Cimahi, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.863.692 menjadi Rp 3,9 juta.

10. Provinsi Jawa Timur

• Kabupaten Malang, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.553.530 menjadi Rp 3,6 juta.
• Kabupaten Pasuruan, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.616.057 menjadi Rp 3,7 juta.
• Kabupaten Sidoarjo, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 4.870.511 menjadi Rp 3,7 juta.
• Kabupaten Mojokerto, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 4.856.026 menjadi Rp 4,9 juta.
• Kabupaten Gresik, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 4.874.000 menjadi Rp 4,9 juta.
• Kota Malang, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.507.000 menjadi Rp 3,6 juta.
• Kota Surabaya, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 4.961.753 menjadi Rp 5 juta.

11. Provinsi Banten

• Kabupaten Tangerang, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 4.901.117 menjadi Rp 5 juta.
• Kabupaten Serang, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 4.857.353 menjadi Rp 4,9 juta.
• Kota Tangerang, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 5.069.708 menjadi Rp 5,1 juta.
• Kota Cilegon, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 5.128.084 menjadi Rp 5,2 juta.
• Kota Serang, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 4.418.261 menjadi Rp 4,5 juta.
• Kota Tangerang Selatan, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 4.974.391 menjadi Rp 5 juta.

12. Provinsi Bali

• Kabupaten Badung, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.534.339 menjadi Rp 3,6 juta.

13. Provinsi Kalimantan Tengah

• Kabupaten Kotawaringin Barat, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.700.659 menjadi Rp 3,8 juta.
• Kabupaten Kotawaringin Timur, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.559.113 menjadi Rp 3,6 juta.
• Kabupaten Barito Selatan, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.829.098 menjadi Rp 3,9 juta.
• Kabupaten Barito Utara, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.900.362 menjadi Rp 4 juta.
• Kabupaten Sukamara,  upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.716.340 menjadi Rp 3,8 juta.
• Kabupaten Lamandau,  upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.781.317 menjadi Rp 3,8 juta.
• Kabupaten Seruyan, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.870.690 menjadi Rp 3,9 juta.
• Kabupaten Katingan, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.561.259 menjadi Rp 3,6 juta.
• Kabupaten Gunung Mas,  upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.544.506 menjadi Rp 3,6 juta.
• Kabupaten Murung Raya,  upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.793.932 menjadi Rp 3,8 juta.
• Kota Palangka Raya,  upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.525.154menjadi Rp 3,6 juta.

14. Kalimantan Selatan

• Kabupaten Kota Baru, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.643.004 menjadi Rp 3,7 juta.
• Kabupaten Tabalong, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.592.197 menjadi Rp 3,6 juta.
• Kabupaten Tanah Bumbu, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.500.163 menjadi Rp 3,6 juta.
• Kota Banjarmasin, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.599.182 menjadi Rp 3,6 juta.

15. Provinsi Kalimantan Timur

• Kabupaten Mahakam Ulu, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.952.234 menjadi Rp 4 juta.
• Kabupaten Pase, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.591.566 menjadi Rp 3,6 juta.
• Kabupaten Kutai Barat, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.952.234 menjadi Rp 4 juta.
• Kabupaten Kutai Kartanegara, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.766.379 menjadi Rp 3,8 juta.
• Kabupaten Kutai Timur, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.743.820 menjadi Rp 3,8 juta.
• Kabupaten Berau, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 4.081.396 menjadi Rp 4,1 juta.
• Kabupaten Penajam Paser Utara, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.957.346 menjadi Rp 4 juta.
• Kota Balikpapan, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.701.509 menjadi Rp 3,8 juta.
• Kota Samarinda, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.724.437 menjadi Rp 3,8 juta.
• Kota Bontang, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.780.013 menjadi Rp 3,8 juta.

16. Provinsi Kalimantan Utara

• Kabupaten Malinau, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.841.561 menjadi Rp 3,9 juta.
• Kabupaten Bulungan, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.706.868 menjadi Rp 3,8 juta.
• Kabupaten Tana Tidung, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.702.905 menjadi Rp 3,8 juta.
• Kabupaten Nunukan, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.652.907 menjadi Rp 3,7 juta.
• Kota Tarakan, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 4.460.405 menjadi Rp 4,5 juta.

17. Provinsi Sulawesi Utara

• Kabupaten Bolaang Mongondow, Minahasa, Kepulauan Sangihe, Talaud, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Utara, Siau Tagulandang Biaro, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bitung, Tomohon, Kotamobagi, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.775.425 menjadi Rp 3,8 juta.

18. Provinsi Sulawesi Tengah

• Kabupaten Morowali, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.824.264menjadi Rp 3,9 juta.
• Kabupaten Morowali Utara, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.925.456 menjadi Rp 4 juta.

19. Provinsi Sulawesi Selatan

• Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Banteng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Toraja Utara, Kota Parepare, Kota Palopo, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.657.527 menjadi Rp 3,7 juta.
• Kabupate Pangkajene dan Kepulauan, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.747.233 menjadi Rp 3,8 juta.
• Kabupaten Luwu Timur, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.761.112 menjadi Rp 3,8 juta.
• Kota Makassar, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.880.137 menjadi Rp 3,9 juta.

20. Provinsi Papua Barat

• Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.615.000 menjadi Rp 3,7 juta.

21. Provinsi Papua

• Kabupaten Jayapura, Kepualauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori, Membaramo Raya, dan Jayapura, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 4.285.850 menjadi Rp 4,3 juta.

22. Provinsi Papua tengah

• Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.599.182 menjadi Rp 3,6 juta.
• Kabupaten Mimika, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 5.005.678 menjadi Rp 5,1 juta.

23. Provinsi Papua Pegunungan

• Kabupaten Jayawijaya, Yahukimo, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Membaramo Tengah, Yalimo, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 4.285.850 menjadi Rp 4,3 juta.

24. Provinsi Papua Selatan

• Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel, dan Mappi, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 4.285.850 menjadi Rp 4,3 juta.

25. Provinsi Papua Barat Daya

• Kabupaten Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, dan Kota Sorong, upah minimum yang dibulatkan ke atas dari Rp 3.614.000 menjadi Rp 3,7 juta.

(Serambinews.com/Yeni Hardika)