TRIBUNJATIM.COM - Tengah viral di media sosial aksi Wakil Ketua DPRD Banten titipkan siswa agar lolos di SPMB 2025.

Memo permohonan bantuan dari pejabat bernama Budi Prajogo itu ditujukan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Cilegon.

Dalam memo itu tertulis "Perihal: Mohon dibantu dan ditindaklanjuti," disertai tanda tangan dan cap lembaga DPRD Banten.

Namun, siswa yang disebut dalam memo itu ternyata tidak lolos seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 melalui jalur domisili.

"Siswa itu tergeser oleh siswa lainnya pada mekanisme jalur domisili. Pada SPMB ini yang memerhatikan nilai rapor dari para siswa," ujar Budi Prajogo dalam klarifikasinya, Sabtu (28/6/2025).

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan intervensi kepada pihak sekolah.

"Adapun diterima tidaknya, saya serahkan semua kepada pihak sekolah tanpa ada intervensi apapun," ucapnya, melansir dari Kompas.com.

Ia menyatakan bahwa penandatanganan memo dilakukan karena rasa iba setelah diminta bantuan oleh stafnya.

Ketua DPW PKS Banten, Gembong Rudiansyah Sumedi, menjelaskan bahwa memo itu dibuat oleh staf Budi untuk membantu tetangganya yang berasal dari keluarga tidak mampu.

"Karena tetangga dari stafnya kebetulan keluarga tidak mampu, ingin masuk sekolah negeri di Cilegon. Pak Budi merasa iba, dengan sadar menandatangani memo tersebut," ungkap Gembong.

Memo ini pun berbuntut panjang karena mencatut logo DPRD Banten dan menimbulkan kecurigaan adanya praktik "titipan" dalam proses seleksi.

PKS pun bereaksi.

Gembong memastikan bahwa partai telah memberikan peringatan kepada Budi Prajogo.

Kasus ini kini tengah ditangani oleh Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) DPP PKS.

“Kami di PKS punya BPDO yang akan bekerja berdasarkan masukan dan informasi yang ada. Kami dari DPW memberikan data dan informasi yang terjadi,” ujar Gembong.

Ia menambahkan, sanksi terhadap kader akan ditetapkan oleh BPDO pusat berdasarkan hasil pemeriksaan.

Budi Prajogo menyatakan bahwa dirinya memang menandatangani memo, tetapi bukan dia yang membubuhkan stempel resmi DPRD Banten.

Stempel tersebut, menurut pengakuannya, dibubuhkan oleh stafnya tanpa sepengetahuan atau persetujuannya.

"Pak Budi sudah menyadari itu keteledorannya, dan siap menerima sanksi apapun yang akan diberikan partai," ujar Gembong.

Kasus ini memicu perdebatan di tengah masyarakat mengenai praktik memo dan titipan dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri.

Banyak pihak menganggap tindakan ini mencederai prinsip transparansi dan keadilan dalam sistem pendidikan.

Meski siswa yang dimaksud tidak lolos, kasus ini menjadi pelajaran penting soal pentingnya menjaga integritas dalam proses seleksi pendidikan

 Sementara itu, Budi telah menyampaikan permintaan maaf kepada publik.

"Saya meminta maaf kepada seluruh pihak atas kegaduhan ini," ujarnya.

Di sisi lain, pendaftaran SPMB 2025 menuai beragam reaksi di antaranya banyak sekolah yang masih kekurangan murid.

Seperti sekolah dasar negeri di Madiun yang mana masih ada satu siswa yang daftar SPMB.

Adapun sekolah tersebut adalah SDN Wayut 01 Jiwan, Madiun.

Para guru merasa khawatir sebab cuma satu murid yang mendaftar pada SPMB sejak pendaftaran dibuka mulai 2-20 Juni 2025.

Lantaran sekolah yang berada di desa ini tidak menjadi pilihan bagi orangtua untuk menyekolahkan anaknya.  

Kondisi ini membuat para guru SDN Wayut 01 harap-harap cemas siswa siswi baru pada tahun ajaran 2025/2026.

Hal itu seperti diungkapkan Kepala SDN Wayut 01, Sri Hartatik.

Kondisi ini lantas dimanfaatkan oleh pihaknya dengan melakukan pendekatan kepada wali murid.

"Kebetulan kakeknya masih sekitar sekolah, sedangkan orang tuanya itu beda desa," ungkap Sri, ditemui di kantornya, Senin (16/6/2025), dikutip dari Tribun Bengkulu.

Keinginan Sri Hartatik tidaklah muluk-muluk.

Selama SPMB dibuka, bisa mendapatkan 10 murid baru saja adalah sebuah pencapaian yang luar biasa baginya.

"Sekolah kami dari kelas 1 sampai kelas 6 juga tidak memenuhi pagu, bahkan cenderung sangat kecil," tuturnya.

"Rata-rata per kelas paling tinggi hanya lima murid," tambah Sri.

Berbagai upaya sudah dilakukan demi menarik minat orang tua, supaya mau mendaftarkan putra putrinya di sekolah tersebut.

"Sosialisasi berupa pemasangan banner dengan harapan bisa dibaca masyarakat atau desa yang ada di sekitar," jelasnya.

"Untuk memahami bahwa kami membutuhkan atau menerima siswa baru," imbuh Sri.

Sri juga menambahkan, upaya berikutnya adalah selalu berkomunikasi dengan guru PAUD dan TK yang ada di desa setempat. 

"Kami pantau kelulusannya berapa, kami adakan sosialisasi biar mau jadi murid di sekolah kami."

"Terus kerja sama juga dengan kader Posyandu yang ada di desa, guna mengetahui data anak usia yang masuk ke sekolah dasar," imbuhnya.

"Kami juga berhubungan dengan guru-guru yang sudah purna alumni SD."

"Dengan harapan untuk memberikan pendekatan secara riil kepada orang tua siswa, supaya berminat masuk di sekolah kami," sambung Sri.

Pihaknya tetap optimistis dan berpikir positif, melalui upaya yang dilakukan semaksimal mungkin, akan dapat membuahkan hasil terbaik di tengah persaingan antar lembaga.

"Walaupun untuk TK yang dekat dengan SDN Wayut 01 itu hanya satu, demikian juga dengan PAUD."

"Tapi kebanyakan PAUD di sini tidak langsung menuju ke TK, itu yang menjadi kesulitan kami," katanya.