TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Sosial berencana menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah mengizinkan Kemensos bekerja sama dengan PPATK.
"Belum-belum, lagi kita atur waktunya. InsyaAllah mudah-mudahan minggu ini (bertemu PPATK) ya, mudah-mudahan. Tapi lagi sudah koordinasi dan kami juga sudah lapor Presiden, oleh Presiden diizinkan,” kata Gus Ipul setelah membuka retret Kepala Sekolah Rakyat Batch 2 di Pusdiklat Kesos Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).
Menurutnya, keterlibatan PPATK untuk mencegah penyaluran Bansos masuk ke rekening fiktif atau tidak sesuai dengan kriteria penerima.
Langkah ini, kata Gus Ipul, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi agar Bansos tepat sasaran.
"Jadi oleh Presiden diizinkan untuk kita melakukan koordinasi dengan PPATK dalam rangka memastikan bahwa bansos ini diterima oleh rekening yang berhak, bukan rekening-rekening yang mungkin abal-abal, rekening palsu, rekening-rekening yang katakanlah memiliki saldo yang cukup besar," katanya.
"Jadi tidak ada pilihan lain kita dengan PPATK. InsyaAllah ini tidak dimaksudkan untuk apa-apa kecuali kita ingin supaya tepat sasaran," ucapnya.
Gus Ipul mengungkapkan ada dua strategi yang saat ini dijalankan Kemensos untuk memperbaiki akurasi penyaluran Bansos.
Strateginya adalah pembenahan data penerima dan pemeriksaan rekening yang digunakan untuk penyaluran.
Langkah verifikasi ini dilakukan bersama bank Himbara untuk memastikan kesesuaian antara nama penerima, nomor rekening, dan data kependudukan (NIK).
Setelah itu, barulah proses koordinasi dengan PPATK dilakukan sebagai bagian akhir dari verifikasi menyeluruh.
"Rekening ke dalamnya diperiksa dengan Himbara yang namanya kurang, namanya tidak sama, dengan NIK segala macam itu diperbaiki, ya dipastikan bahwa nama yang sama ini yang menerima ini. Setelah itu baru kita ke PPATK," pungkasnya.
