TRIBUNJATIM.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto dituntut tujuh tahun penjara. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuntut hukuman 7 tahun penjara karena Hasto Kristiyanto tidak mengakui perbuatan perintangan penyidikan kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI perkara Harun Masiku.

"Terdakwa tidak mengakui perbuatannya," kata jaksa KPK Wawan Yunarwanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/7/2025).  

Kasus ini menambah daftar pimpinan partai politik jadi tersangka kasus korupsi.

Berikut daftar Ketua Umum (Ketum) dan Sekjen Parpol yang pernah terjerat kasus korupsi. 

1 Luthfi Hasan Ishaaq

Luthfi Hasan Ishaaq (lahir 5 Agustus 1961) adalah seorang politikus Indonesia.

Luthfi Hasan menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera periode 2009—2014 dan juga menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi PKS periode 2004—2013. 

Luthfi Hasan Ishaaq dijemput dan ditahan KPK pada tanggal 30 Januari 2013 dengan sangkaan menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan kuota impor daging pada Kementerian Pertanian.

2. Anas Urbaningrum

Dr. H. Anas Urbaningrum, M.Si. (lahir 15 Juli 1969) adalah seorang politisimantan ketua umum Partai Demokrat asal Indonesia divonis 14 tahun penjara dalam kasus korupsi Hambalang.

Ia merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara periode 2023–2028[2] dan Ketua Presidium Nasional Perhimpunan Pergerakan Indonesia yang dideklarasikan pada 15 September 2013.

Sebelumnya, ia adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat dari 23 Mei 2010 hingga menyatakan berhenti pada 23 Februari 2013.

Pada kepengurusan DPP Partai Demokrat sebelumnya, Anas menjabat Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah DPP Partai Demokrat.

Anas juga sempat menjadi Ketua Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat sebelum mengundurkan diri setelah terpilih menjadi ketua umum.

Anas terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2009 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung) dengan meraih suara terbanyak.

Sejak terpilih menjadi ketua partai, ia mengundurkan diri dari jabatannya di DPR. Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 22 Februari 2013.

3. Suryadharma Ali

Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 1984.

Pada tahun 1985 ia berkarier di PT. Hero Supermarket, hingga tahun 1999 di mana ia menduduki posisi Deputi Direktur perusahaan ritel tersebut.

Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi ritel di Indonesia.

Pada Februari 2007, Suryadharma terpilih sebagai Ketua Umum PPP dan menggantikan Hamzah Haz. Kepengurusan periode kepemimpinannya didampingi oleh Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy, Irgan Chirul Mahfiz (Sekretaris Jenderal), Suharso Monoarfa (Bendahara), Bachtiar Chamsyah (Ketua Majelis Pertimbangan Pusat), KH Maemoen Zubair (Ketua Majelis Syariah), dan Barlianta Harahap (Ketua Majelis Pakar).

Pada 23 Mei 2014 Suryadharma Ali dinyatakan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana haji.[3] Ia dinyatakan bersalah merugikan negara sebesar Rp. 30.283.090.068 dan SAR 17.967.405.

Menghadapi proses hukum yang menunggunya, Suryadharma Ali menyatakan mundur dari jabatannya pada Senin, 26 Mei 2014[5] dan resmi mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Mei 2014.

Pada tanggal 6 September 2022, Suryadharma Ali bersama 23 narapidana Tipikor lainnya dibebaskan dari tahanan atas dasar pemberian hak bersyarat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

4. Setya Novanto

Setya Novanto, Ak. (lahir 12 November 1955[3]) adalah politikus asal Jawa Barat, Indonesia yang diusung oleh Partai Golkar.

Ia menjabat Ketua DPR RIperiode 2014—2019, dan telah menjadi anggota DPR RI sejak 1999 hingga masa jabatan 2019 (tanpa putus) sebagai perwakilan Golkar dari dapil Nusa Tenggara Timur II, yang meliputi wilayah Pulau Timor, Rote, Sabu, dan Sumba.

Namun, pada tanggal 16 Desember 2015, Ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI terkait kasus pencatutan nama Presiden RI Joko Widodo dalam rekaman kontrak PT. Freeport Indonesia.

Ia juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar periode 2009-2014.[6] Ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2017.

5. Idrus Marham

Muhammad Idrus Marham (lahir 14 Agustus 1962) adalah seorang politisiIndonesia yang dulunya berasal dari kalangan akademisi.

Setelah mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk periode 2009-2014 pada tanggal 8 Juni 2011, karena menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar).

Ia dilantik sebagai Menteri Sosial pada 17 Januari 2018.

Idrus mengundurkan diri dari jabatan Mensos pada 24 Agustus 2018 terkait kasus korupsi.

6. Muhammad Romahurmuziy

Prof. Dr. H. Muhammad Romahurmuziy, S.T, M.T. (lahir 10 September 1974), lebih dikenal dengan sapaan Romy adalah seorang politikus asal Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Jawa Tengah VII periode 2009–2014 dan 2014–2019, sebelum akhirnya mengakhiri kiprah politiknya akibat kasus korupsi.

Ia kembali aktif berpolitik setelah partainya, Partai Persatuan Pembangunan menunjuknya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai pada akhir 2022.

Pada Oktober 2014, Romy terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan menggantikan posisi Suryadharma Ali pada Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, Jawa Timur.

7. Johnny Plate

Johnny Gerard Plate (lahir 10 September 1956) adalah politikus dan pengusaha Indonesia yang menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju sejak 2019 hingga 2023.

Sebelumnya, ia menjabat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama lima tahun, dan terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pada pemilihan umum 2019.

Ia merupakan lulusan Universitas Katolik Atma Jaya dan memulai bisnis alat-alat perkebunan pada awal 1980-an. 

Sejak 2013, ia bergabung ke Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), di mana ia kemudian diangkat menjadi Ketua Mahkamah PKDI.

Pada masa berikutnya, dia pindah ke Partai NasDem di mana ia kemudian diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai NasDem.

Johnny G. Plate beragama Katolik dan menikah dengan Maria Ana serta memiliki tiga orang anak.

Pada tanggal 23 Oktober 2019, ia dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika untuk Kabinet Indonesia Maju.

Pada 17 Mei 2023, Johnny ditangkap atas tuduhan korupsi.[5] Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara resmi menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi senilai Rp 8 triliun terkait proyek Base Transceiver Station antara tahun 2020 dan 2022.

Mahfud MD diangkat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika setelahnya.

8. Hasto Kristiyanto

Hasto Kristiyanto (lahir 7 Juli 1966) adalah politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP).

Posisi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan dijabat dari tahun 2014—sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan—, menggantikan Tjahjo Kumolo yang saat itu diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri, kemudian pada kongres 2015, jabatan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDI Perjuangan dikukuhkan oleh Kongres.

Selama kepemimpinannya 2015-2019, Hasto dinilai berhasil membawa PDI Perjuangan sebagai Partai Pemenang Pemilu dan Mayoritas Kemenangan di Pilkada-Pilkada antara 2015-2019, sehingga di tahun 2019, pada Kongres V PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto diputuskan kembali menjadi Sekjen PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024.

Baru pertama kali-nya PDI Perjuangan memposisikan jabatan Sekjen dua kali periode pada orang yang sama.