TRIBUNNEWS.COM - Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI (Purn.) Soenarko semakin keras menegaskan desakan untuk pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyoroti kapabilitas anak sulung Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Selain itu, Soenarko juga khawatir, kepemimpinan Gibran bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Hal ini disampaikan Soenarko dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyer's Club pada Kamis (3/7/2025).

"Rasanya sudah nggak perlu dijelaskan lagi, kompetensi atau intelektualitas Gibran sangat-sangat enggak memenuhi standar sebagai seorang pemimpin, apalagi pemimpin ditingkat sebagai wakil presiden," kata Soenarko.

"Itu kita bisa lihat dari mulai kampanye sampai dia menjabat sekarang. Contohnya saja setelah jadi wakil presiden kita lihat apa pekerjaannya dia lakukan," tambahnya.

Dalam penuturannya, Soenarko mengingat kata-kata dari Mantan Wakil Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Kata Soenarko, Try Sutrisno pernah bilang bahwa wakil presiden harus mengetahui semua yang dikerjakan oleh presiden.

Hal ini untuk berjaga-jaga jika presiden berhalangan, sehingga wakil bisa menggantikan.

Namun, Soenarko menilai, Gibran tidak memiliki kapasitas untuk hal tersebut.

"Saya ingat apa yang dikatakan oleh mantan wakil presiden Pak Try Sutrisno, wakil presiden itu harus mengetahui semua yang dikerjakan oleh presiden, karena kalau kemudian nanti presidennya berhalangan, dia langsung bisa menggantikan," paparnya.

Soenarko lantas menyoroti Gibran yang tidak memberikan pidato sambutan di acara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional VII Korpri di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (5/11/2024) malam.

Saat itu, Gibran hanya memukul katambung, alat musik tabuh khas Dayak yang biasa digunakan untuk membuka acara selain gong.

Momen ini menjadi salah satu hal yang semakin membuat Soenarko yakin dengan ketidakmampuan Gibran sebagai RI2.

"Nggak pantas jadi wakil presiden yang memimpin bangsa sebesar Indonesia yang hampir 300 juta penduduknya ini. Kami melihatnya dari situ," ujar Soenarko.

"Mengkhawatirkan kalau presiden berhalangan, apa yang akan dilakukan oleh orang ini, dan ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab," tambahnya.

Soenarko khawatir, jika Indonesia dipimpin Gibran, akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu.

"Kita tahu ada orang-orang tertentu suka kalau punya pemimpin t*l*l. Dia akan mengambil manfaat untuk kepentingan dia atau kelompoknya. Dampaknya yang rusak adalah bangsa Indonesia ini. Itu tidak kita kehendaki. Sangat tidak kita kehendaki," jelasnya.

"Intinya kami melihat kompetensinya, di samping melanggar segala macam sampai ada istilahnya 'anak haram konstitusi,'' katanya.

"Tapi kami ngelihatnya kualitas manusianya dan ini berbahaya kalau presiden sampai berhalangan karena bisa-bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu," ujarnya.

"Kelompok tertentu itu bisa saja para pengkhianat yang ada di dalam negeri ini. mungkin juga orang asing. Mau jadi apa Republik Indonesia ini?" imbuh Soenarko.

Berangkat dari kekhawatiran ini, Soenarko dan para purnawirawan TNI lainnya mencoba mencari jalan untuk memakzulkan Gibran.

"Karena itu kami kemudian berdiskusi, ada enggak jalan atau celah untuk memakzulkan ini secara konstitusional?" tambahnya.

"Nah, kami punya tim hukum yang mengetahui itu ada. Karena itulah kami buat deklarasi yang delapan poin itu," tandasnya.

(Rizki A.)