TRIBUNJATENG.COM - Istri menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, Tina Astari, tengah menjadi sorotan.
Hal ini terkait viral di media sosial surat dengan kop Kementerian UMKM tertanggal 30 Juni 2025.
Media sosial Tina pun ramai dikunjungi netizen.
Mereka mengkritisi terkait surat viral.
Surat tersebut berisi permintaan dukungan kepada lima Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan satu Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) untuk memberikan dukungan acara istri Menteri UMKM, Maman Abdurrahman.
"Hal, kunjungan istri Menteri UMKM Republik Indonesia," tulis surat tersebut.
Ada lima KBRI di negara-negara Eropa yang disebut dalam surat itu, KBRI Sofia, Brussel, Paris Bern, Roma, Den Hag dan satu KJRI Istanbul.
Surat dengan kop lembaga negara untuk dukungan perjalan istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman itu ditandatangani langsung oleh Sekjen Kemeneterian UMKM, Arif Rahman Hakim.
Dalam surat itu dijelaskan bahwa istri Maman, Agustina Hastarini, akan melakukan kunjungan ke beberapa negara Eropa selama 14 hari.
"Berkenan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan dari Kedutaan Besar Indonesia di Sofia, Brussel, Paris Bern, Roma dan Den Haag serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul selama pelaksanaan agenda dimaksud berupa pendampingan istri menteri beserta rombongan selama kegiatan ini berlangsung," tulis surat tersebut.
Setelah surat itu menuai atensi publik, Menteri UMKM Maman Abdurrahman pun memberikan klarifikasi.
Setelah viral di sosial media, Maman kemudian menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (4/7/2025).
Dia tiba di KPK pada Jumat sore dan menyampaikan secara langsung beragam dokumen perjalanan istrinya selama di Eropa.
Meski kop surat permintaan bantuan tersebut menggunakan nama kementerian, Maman mengaku, tidak ada penyalahgunaan wewenang.
Pasalnya, dia menyebut, istrinya pergi ke Eropa pakai dana pribadi.
"Saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya. Itu satu," kata Maman di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.
Maman mengatakan, tiket pesawat, biaya makan, kendaraan, dan hotel selama berada di Eropa berasal dari rekening pribadi istrinya.
"Uang makan dan untuk katering istri saya makan di sana dan sewa kendaraan dari rekening istri saya pribadi. Yang ketiga, uang pemesanan hotel di sana pun dari uang pribadi, dan itu sudah dibayarkan dari bulan Mei," ujarnya.
"Artinya, tidak ada sedikit pun niat kita dari awal menggunakan fasilitas-fasilitas siapapun," kata Maman lagi.
Maman pun menjelaskan, istrinya ke Eropa untuk mendampingi putrinya dalam misi budaya berupa kegiatan kompetisi International World Innovative Student Expo.
"Keberangkatan Ibu Agustina Hastarini ke luar negeri dilakukan dalam rangka mendampingi putrinya yang masih pelajar SMP, dalam misi budaya kegiatan kompetisi International World Innovative Student Expo selama 14 hari mewakili Negara Indonesia," ujarnya.
Politikus Partai Golkar ini pun mengaku bahwa tidak pernah mengeluarkan perintah agar istrinya mendapatkan perlakuan khusus saat berada di Eropa.
Maman menyebut, tak pernah membuat perintah agar perjalanan anak dan istrinya ke Eropa didukung oleh perangkat negara di luar negeri.
"Terkait beredarnya dokumen sampai hari ini, saya pun tak mengerti itu dokumen dari mana. Jadi, saya tidak pernah ada perintah dari saya. Tidak ada pernah disposisi dari saya. Tidak ada pernah apa pun arahan dari saya," katanya menegaskan.
Oleh karena itu, Maman meminta agar polemik terkait surat tersebut disudahi.
"Jadi, tolong jangan dibesarkan dan jangan fitnah-fitnah kami lagi. Saya cuma titip itu saja," ujarnya.
Sementara itu, KPK mengatakan, bakal memeriksa dokumen yang diserahkan oleh Maman terkait bukti perjalanan istrinya ke beberapa negara di Eropa.
"Terkait dengan isu yang ramai diperbincangkan di media. Tadi Pak Menteri(UMKM) juga menyampaikan beberapa dokumen kepada KPK dan tentu dokumen-dokumen itu akan kami pelajari lebih lanjut," kata Juru Bicara Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.
"Bahasanya bukan diselidiki ya, tapi akan dipelajari dokumen-dokumen itu," ujarnya lagi.
Budi lantas mengingatkan seluruh penyelenggara negara berhati-hati dengan potensi penerimaan gratifikasi dan konflik kepentingan.
Dia juga mengatakan, gratifikasi dan konflik kepentingan tidak hanya dalam bentuk barang dan jasa, melainkan juga fasilitas dan perlakuan.
"Karena gratifikasi ataupun konflik kepentingan itu tidak hanya dalam bentuk barang dan jasa, tapi juga bisa dalam bentuk fasilitas, perlakuan, dan sebagainya," kata Budi.
"Dan modusnya juga bisa juga tidak langsung kepada penyelenggara yang bersangkutan, tapi bisa juga melalui keluarga, kerabat, atau pihak-pihak terkait lainnya," ujarnya lagi.
