TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA –>Pemerintah Kota Yogyakarta mengambil langkah strategis dalam memperkuat sistem ketahanan pangan daerah dengan mengalihkan pengelolaan cadangan beras ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot, PT Jogjatama Vishesha (Perseroda). Langkah ini dilakukan seiring dengan peluncuran Foodstation Jogja Setia di XT-Square, yang menjadi pusat grosir sembako sekaligus tempat penyimpanan cadangan pangan pemerintah.
Sebelumnya, pengelolaan cadangan beras ini berada di bawah kendali Taru Martani, sebuah BUMD milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun mulai pertengahan 2025, pengelolaan akan resmi beralih ke Jogjatama Vishesha.
“Karena Jogjatama memiliki lokasi dan fasilitas yang memadai, maka kami akan mengalihkan pengelolaan cadangan beras dari Taru Martani ke Jogjatama Vishesha,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, Selasa (8/7/2025).
Sukidi menegaskan bahwa meskipun terjadi pengalihan pengelolaan, fungsi utama cadangan pangan tetap sama: untuk kondisi darurat seperti bencana alam, gempa bumi, atau krisis pangan lainnya.
“Beras itu harus standby dan dalam kondisi siap pakai kapan saja diperlukan. Kami tidak boleh lengah,” tegas Sukidi.
Saat ini, jumlah cadangan beras milik Pemkot Yogyakarta tercatat sebanyak 65,08 ton dalam bentuk beras medium. Meskipun jumlah ini belum mencapai target awal berdasarkan regulasi lama yang mensyaratkan minimal 120 ton, namun menurut Sukidi, jumlah tersebut masih dalam batas aman karena adanya regulasi baru dari Badan Pangan Nasional dan Instruksi Gubernur yang menurunkan batas minimum menjadi 47 ton.
Pengalihan pengelolaan beras ini tak lepas dari keberadaan Foodstation Jogja Setia yang baru saja dibuka di kawasan XT-Square. Foodstation ini hasil kolaborasi antara PT Jogjatama Vishesha dan PT Setia Sejahtera Sedaya. Kehadiran tempat kulakan bahan pangan ini diharapkan menjadi pusat distribusi utama kebutuhan pokok warga Kota Yogyakarta.
“Foodstation Jogja Setia dibentuk dengan konsep tidak hanya sebagai grosir, tapi juga sebagai pengelola cadangan pangan. Ini bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan di tingkat lokal,” ungkap Dedi Budiono, Pelaksana Tugas Pengurusan PT Jogjatama Vishesha.
Meski secara teknis pengelolaan telah direncanakan, namun proses administratif seperti penandatanganan perjanjian kerja sama dan pengesahan legalitas antara Dinas Pertanian dan Pangan dengan Jogjatama Vishesha masih berjalan.
“Proses legalnya tengah dikaji oleh Bagian Perekonomian dan Kerjasama serta Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta. Setelah itu selesai, barulah proses pengalihan resmi dilakukan,” tambah Sukidi.
Kehadiran Foodstation Jogja Setia dan sistem baru pengelolaan pangan mendapat tanggapan positif dari warga. Salah satunya adalah Reni Pratiwi (35), warga Umbulharjo, yang menyambut baik langkah ini.
“Semoga dengan adanya foodstation ini, akses sembako makin mudah dan murah. Apalagi kalau bisa jaga stok saat bencana, itu luar biasa,” ujarnya.
Pengalihan pengelolaan cadangan pangan ke Jogjatama Vishesha menandai upaya konkret Pemkot Yogyakarta dalam menjaga kestabilan pasokan pangan sekaligus memaksimalkan peran BUMD lokal. Dengan integrasi antara grosir sembako dan pengelolaan logistik pangan darurat, Kota Yogyakarta semakin siap menghadapi berbagai kemungkinan krisis di masa mendatang. (*)
