TIMESINDONESIA, SURABAYA – DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih progresif dalam RPJMD 2025–2029.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP Jatim, Yordan Batara Goa, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Pandangan Akhir Fraksi terkait RPJMD Jatim 2025-2029.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan dihadiri Gubernr Jatim Khofifah Indar Parawansa, Fraksi PDIP menurut Yordan, berkomitmen mendorong percepatan pengentasan kemiskinan sekaligus mendorong peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis dan progresif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Proyeksi pertumbuhan PAD ke depan perlu didorong lebih berani agar mampu menopang berbagai program prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami menilai target indikator pembangunan, khususnya pertumbuhan PAD, harus lebih berani. Kami merekomendasikan agar proyeksi pertumbuhan PAD dinaikkan menjadi minimal 5 persen sampai 7 persen per tahun,” terang Yordan, Selasa (8/7/2025)
"Target tersebut jauh lebih rasional dibanding target sebelumnya yang hanya 1,87 persen per tahun. Padahal tren realisasi PAD Jatim 2019–2023 rata-rata tumbuh 6,9 persen," lanjutnya.
Yordan juga menyoroti pentingnya memasukkan indikator sosial strategis ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Salah satunya adalah Indeks Theil yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antarwilayah, serta Indeks Risiko Bencana yang menjadi dasar perencanaan mitigasi di daerah rawan.
“Rekomendasi Pansus agar kedua indikator ini dievaluasi dan dimasukkan kembali sangat tepat. Ini penting agar kebijakan mitigasi bencana di 31 kabupaten/kota yang masuk kategori risiko tinggi bisa direncanakan lebih sistemik,” jelasnya.
Dalam hal percepatan pengurangan kemiskinan, Fraksi PDI Perjuangan Kata Yordan, menekankan pentingnya kebijakan afirmasi spasial, terutama untuk wilayah dengan angka kemiskinan ekstrem seperti Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi.
“Angka kemiskinan perdesaan di Jatim masih 13,12 persen, jauh di atas rata-rata provinsi. Harus ada perlindungan sosial adaptif dan basis data terpadu yang mendukung,” ucapnya.
Tak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi langkah Pansus yang menempatkan ketahanan pangan rakyat sebagai prioritas.
Menurutnya, konversi lahan pertanian produktif yang terus terjadi harus segera diantisipasi melalui penguatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), pengembangan lumbung pangan desa, dan hilirisasi hasil pertanian rakyat.
“Konversi lahan pertanian produktif di Jatim mencapai 5.212 hektare per tahun. Tanpa penguatan KP2B, lumbung pangan desa, dan hilirisasi hasil pertanian rakyat, ketahanan pangan kita akan rapuh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yordan menekankan pentingnya konsistensi penerapan prinsip money follow program dalam penganggaran.
Dengan demikian, belanja daerah benar-benar difokuskan pada program strategis yang memberikan dampak langsung bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan wilayah.
“Selama ini penganggaran masih dominan pemerataan administratif antardaerah, padahal harusnya fokus pada dampak langsung,” imbuhnya.
Sementara itu dalam aspek pemberdayaan kelompok rentan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti perlunya indikator ketahanan keluarga dalam RPJMD sebagai instrumen perlindungan sosial berbasis komunitas.
Meski demikian, Yordan menilai perlu ada perhatian lebih untuk kelompok pemuda dan UMKM.
“Data BPS 2023 menunjukkan angka perkawinan anak masih 5,6 persen pada usia 16–18 tahun. Ini butuh intervensi serius berbasis komunitas,” tegasnya.
Yordan pun berharap seluruh catatan dan rekomendasi ini dapat diakomodasi secara konsisten dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah ke depan.
“Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen mengawal agar kebijakan daerah benar-benar berpihak pada rakyat kecil, memberdayakan kelompok rentan, dan memacu pertumbuhan yang inklusif,” ujarnya. (*)
