Grid.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bongkar biang kerok banjir di Jakarta. Dedi menegaskan bahwa banjir itu bukan kiriman dari Kota Bogor.

Ya, baru-baru ini Dedi Mulyadi menyinggung soal permasalahan banjir di Jakarta. Dedi pun tak terima jika banjir di Jakarta selalu dianggap sebagai kiriman dari Kota Bogor, Jawa Barat.

Menurutnya, banjir yang terjadi di Jakarta bukan sekadar fenomena kiriman air dari hulu. Namun bisa jadi akibat persoalan lingkungan yang jauh lebih kompleks.

Terkait hal tersebut, Dedi Mulyadi bongkar biang kerok banjir di Jakarta. Ia membantah jika banjir di Jakarta adalah kiriman dari Bogor.

“Enggak ada banjir kiriman dari Bogor. Air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah, itu aspek siklus alam,” kata Dedi dalam acara Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Ancol, Kamis (10/7/2025) dilansir Kompas.com.

Kendati demikian, pria yang akrab disapa KDM itu mengakui bahwa perubahan alih fungsi lahan dan persoalan tata ruang di wilayah Bogor turut memberikan kontribusi terhadap kondisi lingkungan saat ini. Ia juga mengatakan bahwa sebagian besar pelaku di balik perubahan tata ruang tersebut bukan berasal dari wilayah setempat.

“Kalau mau kita jujur, perubahan alih fungsi lahan dan tata ruang di Bogor juga kan para pengusahanya dari mana. Gitu lho,” ujarnya.

Dedi mengatakan Bendungan Ciawi yang dibangun sebagai infrastruktur pengendali banjir Jakarta hanya bersifat sementara untuk menahan air. Menurutnya, diperlukan upaya penataan wilayah hilir sebagai langkah selanjutnya.

"Bendungan Ciawi itu kan merupakan bendungan yang airnya mampir, terus kan jalan. Itu kan diperlukan langkah-langkah hilirisasinya. Hilirnya harus segera ditata,” tegas Dedi.

Tak hanya itu, Dedi juga menilai banjir akan tetap terjadi selama kondisi sungai tidak ditangani secara menyeluruh. Ia juga menyinggung soal rawa-wara yang terus diuruk untuk pembangunan.

“Selama sungainya masih dangkal, selama sungainya masih sempit, selama rawa-rawa terus diuruk untuk pembangunan, banjir pasti akan terus terjadi,” katanya.

Tak sekadar memberi saran, Dedi juga melakukan revisi tata ruang serta penertiban bangunan yang berdiri di atas daerah aliran sungai (DAS). Namun, ia menekankan bahwa proses pemulihan lingkungan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.

“Langkah-langkahnya terus dilakukan hari ini. Kita akan merevisi tata ruang, kemudian bangunan-bangunan yang menutup daerah aliran sungai dibongkar. Hulu sungainya kita lagi tata,” jelas Dedi.

“Recovery lingkungan itu lebih mahal dari pembangunan. Nah tentunya tidak bisa jalan sendiri, harus semua orang bekerja sama untuk concern menyelesaikan lingkungan,” tandasnya.

Meski menyebut banjir bukan kiriman dari Bogor, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut salah satu penyebab banjir di Jakarta berkaitan dengan kondisi lingkungan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Ia mengungkapkan bahwa perubahan tata ruang di wilayah tersebut telah merusak ekosistem yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air.

"Perubahan tata ruangnya adalah daerah-daerah yang dianggap rawan bencana yang seharusnya menjadi resapan air, diubah menjadi kawasan pariwisata dan permukiman, sehingga potensi bencana sangat terjadi," ujar Dedi dilansir TribunJakarta.com.

"Kalau di daerah Megamendung dan Bogor diselesaikan, nanti Jakarta selesai.

Dedi juga menyebutkan wilayah lain seperti Garut, Bandung Barat, dan Tasikmalaya yang akan menjadi prioritas restorasi tata ruang demi mencegah bencana alam berulang di masa depan. Dedi menjelaskan bahwa pembongkaran tidak bisa dilakukan secara instan meskipun beberapa obyek wisata di Puncak telah disegel oleh KLH.

"Tindakan-tindakan saya lakukan, walaupun menuai kontroversi dan kebencian, tetapi bagi saya itu tidak penting. Penyelamatan alam dan lingkungan adalah yang utama," katanya.

"Saya ucapkan terima kasih ya pada semuanya atas dukungannya otokritiknya karena yang dilakukan adalah demi kepentingan masyarakat secara luas, baik masyarakat Jabar maupun masyarakat DKI," lanjutnya.

"Mari kita kembalikan kawasan Bogor menjadi daerah resapan air. Nafsu untuk mengembangkan ekonomi di sana harus dikurangi dengan berpegang teguh pada prinsip ekosistem," pungkasnya.