BANJARMASINPOST.CO.ID- Kekurangan siswa saat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 disikapi Dinas Pendidikan Banjarmasin.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Disdik Banjarmasin Ibnul Qayyim, Selasa (1/7), mengatakan banyak faktor yang mempengaruhi minimnya pendaftar pada sejumlah sekolah. Di antaranya kecenderungan orangtua memasukkan anaknya ke sekolah swasta dan pesantren.
Menyikapi hal itu, Qayyim mengungkapkan rencana penggabungan atau grouping sejumlah sekolah. Dalam waktu dekat penggabungan dilakukan terhadap SDN Teluk Dalam 9 dan 10. Dua sekolah ini akan menjadi SDN Teluk Dalam 10.
Wali Kota Banjarmasin M Yamin sempat meminta Disdik melakukan kajian terhadap masalah ini. Demikian pula terhadap pemerataan tenaga pendidik dan fasilitas pendukung sekolah. “Kenyamanan belajar menjadi penunjang minat siswa baru,” ujarnya.
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 di SDN10 Basirih menunjukkan hasil menyedihkan.
Hingga penutupan pendaftaran secara online, sekolah di Jalan Sungai Jelai RT 27 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan ini hanya mendapatkan empat murid baru.
Ketua panitia SPMB, Herlina Sari S.Pd, mengungkapkan penyebab utama sedikitnya pendaftar adalah letak sekolah di pinggiran serta kondisi jalan yang rusak. “Padahal sebulan sebelum pendaftaran, kami sosialisasikan. Tapi beginilah keadaannya,” kata Herlina, Kamis (3/7).
Kondisi bangunan sekolah juga menjadi sorotan. Beberapa ruang kelas rusak serius, terutama kelas IV yang plafonnya berlubang dan atapnya hilang akibat tersapu angin. Langit-langit kelas lainnya juga terlihat menggelembung akibat rembesan air.
Kekurangan siswa saat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 juga dialami SDN Pekauman 3 Banjarmasin.
SDN Pekauman 3, yang hanya mendapatkan 11 murid baru dari kuota 28 murid.
“Kami masih buka pendaftaran melalui jalur offline sampai kouta terpenuhi 28 orang,” kata Pelaksana Harian Kepala Sekolah Saubari, Senin (7/7).
Sementara fenomena sekolah negeri minim peserta didik baru kembali terjadi di Kalimantan Selatan pada tahun ajaran 2025/2026. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah antara lain terjadi di SDN 1 Mandingin Kecamatan Barabai. Di Kabupaten Balangan seperti dialami SD Kecil Raranum, Dusun Raranum, Desa Langkap, Kecamatan Tebing Tinggi. Bahkan di Kota Banjarmasin, juga terjadi seperti di SDN 10 Basirih.
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalsel Yuli Haryanto menyatakan pihaknya masih menunggu hasil validasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk memastikan jumlah sekolah yang mengalami kekurangan siswa.
“Kalau mengenai jumlah sekolah yang minim murid, tunggu setelah verifikasi dan validasi Dapodik. Saat ini proses verifikasi dan validasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB),” ujar Yuli kepada BPost, Jumat (25/7).
Mengenai langkah mengatasi persoalan tersebut, Yuli menekankan ranah kebijakan berada di tangan pemerintah daerah (pemda) melalui dinas pendidikan masing-masing. Ia menyebut BPMP hanya berperan dalam pendampingan dan advokasi.
“Solusinya itu ada di pemko atau pemkab bersama dinasnya. Kalau kami hanya mendampingi dan advokasi saja,” katanya.
Namun demikian, ia menyebut BPMP tetap memberikan masukan bila diajak berkoordinasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Masukan mencakup berbagai opsi seperti redistribusi siswa, penggabungan sekolah, hingga strategi promosi sekolah negeri di tengah menurunnya minat masyarakat.
“Kalau kabupaten/kota koordinasi dengan kami, pasti kami berikan masukan-masukan,” lanjut Yuli. (Banjarmasinpost.co.id/Rifki Soeleman).
