Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi insiden keracunan yang dialami 200 siswa SMPN 8 Kota Kupang NTT, usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dasco meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat sistem pengawasan di lapangan.

“Kita tahu bahwa BGN itu juga mempunyai sistem baru dalam hal supervisi. Mereka ada ritme tenagatenaga untuk supervisi lapangan, baik untuk mengecek kualitas makanan, distribusi maupun dari sisi pembayaran dari MBG ke dapur,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2025).

Dasco berharap kejadian seperti di NTT tidak kembali terulang dan bisa dicegah melalui pengawasan yang lebih ketat. 

Serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, terutama menyangkut keamanan makanan bagi para siswa.

“Sehingga kita harapkan bahwa kejadiankejadian yang seperti itu tidak terulang,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut.

Sebanyak 200 siswa SMPN 8 Kota Kupang NTT mengalami gejala keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari 200 siswa tersebut, 140 siswa di antaranya dirujuk ke Rumah Sakit Mamami, RSUD SK Lerik, dan Rumah Sakit Siloam. 

Update terkini, melihat ratusan temantemannya tumbang jadi korban keracunan MBG, siswa di sekolah lain langsung trauma, menolak MBG.

Tak hanya siswa, para orangtua juga ikut trauma. Mereka minta anggaran MBG dikelola sendiri oleh orangtua. 

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar merespons kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kupang, NTT.

Kasus ini merupakan Kejadian Luar Biasa (KLB), pihaknya sedang menguji sampel untuk mengetahui penyebab pasti keracunan itu.

“Keracunan MBG di Kupang, Nusa Tenggara Timur adalah Kejadian Luar Biasa (KLB). Kami sudah berkoordinasi dengan Balai Besar Kupang untuk turun langsung,” kata Taruna Ikrar saat ditemui di kantor BPOM RI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

Ia mengatakan, pihaknya langsung melakukan mitigasi untuk mencegah kejadian itu terulang lagi termasuk laboratorium di balai besar POM Kupang juga telah melaksanakan penyidikan penyebab keracunan.