Kejaksaan Agung merespons pernyataan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman terkait kabar Riza Chalid yang diduga berada di Malaysia dan menikahi satu kerabat kesultanan di negeri jiran tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan sejauh ini penyidik belum mendapat informasi terkait keberadaan Riza Chalid yang kini berstatus tersangka kasus korupsi minyak mentah tersebut.

Hanya saja, kata dia, penyidik bakal mendalami segala informasi yang berkaitan dengan buronan pihaknya tersebut.

"Tim penyidik sampai saat ini belum mendapat info pasti (soal keberadaan Riza Chalid) dan setiap info akan didalami dan dijadikan masukan oleh tim penyidik "kata Anang saat dikonfirmasi wartawan, Senin (28/7/2025).

Terkait hal ini, Kejagung kata Anang masih terus berupaya menghadirkan Riza Chalid dalam proses pemeriksaannya sebagai tersangka kasus minyak mentah.

Pasalnya hingga kini Riza Chalid selalu mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik baik sebelum maupun setelah ditetapkan sebagai tersangka.

"Yang jelas tim masih akan memanggil yang bersangkutan untuk kedua kalinya sebagai tersangka. Karena panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir dan tidak ada konfirmasi," ucapnya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga bahwa buronan Kejaksaan Agung yakni Mohammad Riza Chalid telah menikah dengan salah satu kerabat kesultanan di Malaysia.

MAKI adalah sebuah organisasi antikorupsi di Indonesia yang dibentuk Boyamin Saiman sejak tahun 2007.

Boyamin menuturkan, Riza yang kerap dijuluki 'Raja Minyak' telah lama tinggal di Malaysia tepatnya di Kota Johor Bahru.

"Bahwa Riza Chalid diduga telah lama tinggal di Johor Malaysia dan terdapat dugaan telah melakukan pernikahan dengan kerabat kesultanan di sebuah negara bagian Malaysia, kesultanan J atau K," kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Senin (28/8/2025).

Keberadaan Riza Chalid itu kata Boyamin diketahui usai dirinya melakukan penelusuran selama dua hari di Malaysia yakni 26 dan 27 Juli 2025 untuk mencari keberadaan Riza Chalid.

Kata dia, meski tak sempat bertemu secara langsung dengan buronan Kejagung itu, namun ia menduga Riza telah lama berada di negeri jiran tersebut.

"Informasi keberadaannya di Malaysia telah mendapat penguatan faktanya termasuk Riza Chalid sering tinggal di kawasan negara bagian Johor dan Kota Johor Bahru," jelasnya.

Boyamin juga menduga Riza Chalid punya pertemanan erat dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim.

Hal itu diketahui berdasarkan jejak digital yang ia dapatkan yang dimana Riza pernah swafoto dengan Anwar saat menyambangi Kesultanan Kedah di Malaysia.

"Jejak digital terdapat foto terlampir yang dipublikasikan Kesultanan Kedah berisi Anwar Ibrahim bersama Riza Chalid menghadap Sultan Kedah, Malaysia pada tanggal 2 Oktober 2022," kata dia.

Adanya foto ini menurut Boyamin juga memperkuat soal dugaan Riza telah menikahi salah satu kerabat di Kesultanan Malaysia yang informasinya telah ia dapati.

Atas berbagai temuan itu, Boyamin pun berharap agar Presiden Prabowo Subianto membahas soal keberadaan Riza Chalid dalam pertemuan bilateral dengan PM Anwar yang bakal digelar sore ini di Istana Merdeka, Senin (28/7/2025).

Sebab menurut dia, terkait pemulangan Riza Chalid ini bisa ditempuh dengan kerja sama antara dua pimpinan negara dalam hal ini Prabowo dan Anwar Ibrahim.

Pasalnya lanjut Boyamin, dirinya mengaku khawatir pemulangan Riza Chalid ini mengalami kendala jika tidak ada campur tangan pemerintah dalam upaya tersebut.

"Meskipun menjadi kewajiban pemerintah Malaysia memulangkan WNI yang bermasalah hukum, namun pembicaraan khusus Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan YAB Anwar Ibrahim tetap diperlukan guna memastikan atau mempercepat pemulangan Riza Chalid," jelasnya.

Selain itu hubungan baik antara Pemerintah RI dan Malaysia ini juga pernah membuahkan hasil ketika mampu memulangkan buronan Kejaksaan Agung, Djoko Tjandra.

"Hal ini menjadi modal kuat bagi pemerintah RI guna memulangkan Riza Chalid dari Malaysia," ucapnya.

Total sudah ada 18 orang yang ditetapkan Kejagung sebagai tersangka terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 20182023.

Berikut adalah deretan tersangka kasus yang merugikan negara Rp 193,7 triliun tersebut:

1. Alfian Nasution (AN) selaku Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina tahun 20112015 dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga tahun 20212023

2. Hanung Budya Yuktyanta (HB) selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina tahun 2014

3. Toto Nugroho (TN) selaku VP Integrated Supply Chain tahun 20172018

4. Dwi Sudarsono (DS) selaku VP Crude and Trading ISC PT Pertamina tahun 20192020

5. Arief Sukmara (AS) selaku Direktur Gas Petrochemical dan New Business Pertamina International Shipping, 

6. Hasto Wibowo (HW) selaku VP Integrated Supply Chain tahun 20182020

7. Martin Haendra (MH) selaku Business Development Manager PT Trafigura tahun 20192021

8. Indra Putra (IP) selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi

9. Mohammad Riza Chalid (MRC) selaku Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak

9 tersangka lainnya kini berkasnya sudah dilimpahkan tahap dua ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Para tersangka ini adalah: 

10. Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga tahun 2023

11.Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional

12. Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping;

13.Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional

14.Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga

15. Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga 

16. Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa

17. Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim

18. Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.