Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho lantang menolak praktik menyimpang dalam tubuh institusi, terutama pungutan liar (pungli).

Hal itu disampaikan dalam enam bulan masa kepemimpinannya.

Agus pun memperketat sistem pengawasan internal yang lebih ketat dan transparan.

Dia menekankan prinsip tegas 'Buat Apa Jadi Polisi Kalau Hanya Membuat Pusing Masyarakat'.

Karena itu oknum yang menyalahgunakan kewenangan akan ditindak tegas, tanpa pengecualian.

"Polantas bukan lagi sekadar penegak hukum, tapi juga mitra publik dalam menciptakan jalan raya yang aman, tertib, dan berbudaya," ungkap Agus dalam keterangan Jumat (1/8/2025).

Kinerja dan penghargaan yang diterima menjadi cerminan bahwa reformasi di tubuh Korlantas tidak hanya mungkin, tetapi sedang berlangsung dan terus berkembang menuju arah yang lebih baik.

Korlantas terus mendorong etika berlalu lintas sebagai bagian dari kepribadian bangsa, sekaligus aktif menggandeng komunitas otomotif dan generasi muda dalam kampanye edukatif.

"Polantas kini hadir lebih responsif, profesional, dan membumi," imbuhnya.

Sejumlah keberhasilan penting tercatat selama masa kepemimpinannya, disertai berbagai penghargaan dan apresiasi, baik dari lembaga negara, masyarakat sipil, hingga pimpinan tertinggi negara.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto juga memberikan penghargaan atas keberhasilan Korlantas dalam mengoordinasikan Operasi Ketupat Lebaran 2025 yang dinilai sebagai penanganan terbaik sepanjang sejarah pengamanan arus mudik dan balik lebaran di Indonesia.

Penghargaan dari Kementerian Perhubungan RI atas kontribusi nyata dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas dan mendukung sinergi lintas sektor di bidang transportasi darat.

Apresiasi dari komunitas otomotif nasional, yang menilai kepemimpinan Kakorlantas berhasil merangkul pelaku otomotif dalam gerakan keselamatan berlalu lintas yang partisipatif dan kolaboratif.

Serta penghargaan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, yang menilai Irjen Pol. Agus Suryo sebagai pemimpin yang responsif, bersih, dan konsisten dalam menegakkan hukum tanpa penyalahgunaan wewenang.