Pengibaran bendera One Piece jelang perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke80 tengah ramai jadi sorotan publik.

Bulan Agustus yang biasanya diwarnai dengan pengibaran bendera Merah Putih, kini ada bendera lain yang ikut dikibarkan oleh masyarakat. Yakni bendera bajak laut yang identik dengan serial manga dan anime asal Jepang, One Piece.

One Piece merupakan anime asal Jepang yang menceritakan tentang petualangan bajak laut. Tokoh utama anime One Piece adalah Monkey D. Luffy, pemimpin kelompok bajak laut bernama Straw Hat Pirates.

Kelompok tersebut memiliki logo Jolly Roger, yaitu tengkorak dengan silang tulang atau pedang di belakangnya. Namun, lambang bajak laut yang dipimpin Luffy ini gambar tengkoraknya diberikan topi jerami atau secara sederhana kemudian disebut sebagai 'bendera One Piece'.

Logo topi jerami sendiri banyak ditafsirkan sebagai lambang perlawanan terhadap tirani. Khususnya bendera Bajak Laut Topi Jerami milik Monkey D. Luffy, tengkorak dengan topi jerami bukan hanya sekadar tanda bajak laut.

Ia adalah simbol kebebasan dari segala bentuk penindasan dan perlawanan terhadap Pemerintah Dunia yang sering digambarkan sebagai otoritas korup dan absolut.

Bendera One Piece ini kemudian dinilai menjadi salah satu bentuk ekspresi masyarakat terhadap kondisi negara Indonesia saat ini.

BENDERA ONE PIECE Viral bendera One Piece dipasang dan dikibarkan jelang peringatan kemerdekaan Indonesia atau HUT ke80 RI, 17 Agustus 2025. (Kolase akun Instagram)

Faktanya di tengah polemik pengibaran bendera One Piece ini, masih ada jajaran pejabat pemerintah hingga politikus yang justru tak masalah dan mendukungnya.

Sosok pejabat tersebut di antaranya ada Mensesneg Prasetyo Hadi, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, Wali Kota Solo Respati Ardi, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Ada juga Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, serta Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira yang mengaku tak masalah dengan adanya pengibaran bendera One Piece ini.

1. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi AGENDA PRABOWO Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025). Mensesneg mengungkap agenda Prabowo berkunjung ke Prancis. (Tribunnews.com/ Taufik Ismail)

Mensesneg Prasetyo Hadi, menyebut pihak Istana memilih tak mempersoalkan pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke80 kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasalnya pengibaran bendera One Piece ini dinilai sebagai bentuk kebebasan berekspresi.

"Makanya sebagai sebuah ekspresi kreativitas boleh," kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Namun Prasetyo tetap menekankan soal pentingnya menjaga kekhidmatan bulan kemerdekaan.

Ia berharap simbolsimbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya Bendera Merah Putih.

"Tetapi jangan kemudian ini dibawa ke sesuatu yang mengurangi kesakralan kita sebagai bangsa. Apalagi ini di momen menjelang 17 Agustus," imbuhnya.

Prasetyo mengingatkan, penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas yang wajar dan tidak dimanfaatkan untuk agenda lain.

2. Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi KEPALA DESA THR Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, saat ditemui seusai acara open house di kediaman Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025). (Tribunnews.com/Fersianus Waku)

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan dirinya tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece ini.

Meski demikian Dedi menegaskan bahwa bendera Merah Putih harus tetap dikibarkan di posisi tertinggi.

Karena menurut Dedi, yang terpenting adalah bendera Merah Putih harus berada di atas bendera lainnya.

"Bendera itu kan ada aturannya UndangUndang. Kita yang penting, setiap orang mencintai Indonesia, memasang bendera Merah Putih itu paling atas, tidak ada bendera lain."

"Semua Bendera yang paling tinggi adalah Merah Putih," ucapnya setelah menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional Apindo di Bandung, Selasa (5/8/2025).

Dedi kembali menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri, karena itu adalah hak setiap warga.

"Halhal lain setiap orang boleh berekspresi, ekspresi itu hak setiap orang, yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan benderanya tetap merah putih," lanjut Kang Dedi. 

3. Wali Kota Solo Respati Ardi  Respati Ardi (Instagram @respatiardi)

Senada dengan Dedi Mulyadi, Wali Kota Solo Respati Ardi juga tak melarang adanya pengibaran bendera One Piece.

Menurutnya, tak perlu ada larangan terkait maraknya bendera one piece menjelang HUT ke80 Kemerdekaan RI asalkan bendera merah putih tetap yang utama. 

“Nggak (melarang). Keren. Bagus. Yang penting Indonesia harus yang utama. Bendera lambang negara yang dilindungi undangundang."

“Mau masang one piece, Gatot Kaca, Ramayana. Kan nggak ada SOP tertulis kan itu kreasi aja. Tapi kalau kita wajib memasang bendera merah putih,” ungkapnya saat ditemui di SD Tamirul Islam, Solo, Senin (4/8/2025).

Respati Ardi menilai memang ada sejumlah pihak yang mungkin menilai pemasangan bendera One Piece merupakan bagian dari provokasi. Namun, menurutnya, hal ini tinggal sudut pandang yang diambil.

Berbagai simbolsimbol lain yang dipasang di antara lambang negara pun dinilai sahsah saja.

“Bagusbagus aja yang penting Indonesia tetap dipasang. Mau one piece, gatot kaca boleh. Nggak (perlu ditertibkan)” ungkapnya.

4. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera ANGGOTA DPR RI Foto Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng. saat diwawancarai oleh wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 12 Juli 2018. Berikut profil eks Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS itu. (KOMPAS.com/Kristian Erdianto)

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai, semua pihak tidak perlu terburuburu menghakimi fenomena bendera One Piece yang ramai dikibarkan jelang HUT ke80 RI.

Legislator PKS itu berpandangan fenomena bendera One Piece tidak perlu dibesarbesarkan. Karena menurutnya, di era digital ini, semua punya akses pada informasi, dan karena itulah jangan cepatcepat menilai buruk suatu fenomena.

"Harus ada hati terbuka bahwa rakyat itu cerdas dan punya hati. Bisa jadi ada pesan yang ingin disampaikan. Mesti mengaji rasa. Jangan merasa pintar, tapi seharusnya adalah pintar merasa," kata Mardani kepada wartawan, Senin (4/8/2025).

Dia menilai, selama tidak ada unsur kekerasan atau anarkisme, ekspresi semacam itu justru bisa jadi ruang dialog antara negara dan warganya.

"Nikmati saja. Kadang hanya perlu didekati dan didengar. Nanti akan kembali," kata Mardani.

Dia bahkan tak melihat adanya pelanggaran dengan aksi pemasangan bendera One Piece. Menurut Mardani, fenomena tersebut hanya bagian dari bentuk ekspresi masyarakat.

"Tidak melanggar hukum. Kadang anak itu berulah karena kurang perhatian. Kasih perhatian saja nanti kembali dekat. Saat ini memang zamannya masyarakat semakin kreatif. Dan kan sebenarnya bagus kalau punya rakyat yang kritis. Yang penting kita bisa menjaga bersama, dan tidak boleh ada aksi anarkis," tandas Mardani.

5. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, di Gedung DPR RI, Jakarta. Andreas mengkritisi putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan kepada Bripda AFH, polisi yang menjadi terdakwa kasus pencabulan anak di Kabupaten Keerom, Papua. (Tribunnews.com/Ist)

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengaku tak setuju apabila pengibaran bendera One Piece dianggap sebagai tindakan makar.

Menurut Andreas, tindakan tersebut lebih merupakan bentuk ekspresi masyarakat terhadap kondisi sosialpolitik saat ini. Sehingga, tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.

"Terlalu berlebihlebihan kalau menganggap bendera One Piece sebagai tindakan makar," kata Andreas kepada Tribunnews.com, Minggu (3/8/2025).

Andreas menilai, alihalih ditanggapi secara represif, pemerintah semestinya melihat fenomena pengibaran bendera One Piece ini sebagai bentuk kritik simbolis dari masyarakat.

"Ini lebih pada bentuk ekspresi sebagian publik yang mengenal komik One Piece untuk menunjukkan adanya hal yang kurang beres dalam sistem kekuasaan," ujarnya.

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini mengingatkan pemerintah untuk lebih bijak menyikapi fenomena tersebut.

"Pemerintah yang bijak tentu akan melihat ini sebagai wahana introspeksi," ungkap Andreas.

6. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer PHK SRITEX Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer di kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (28/2/2025). Wamenaker menyayangkan keputusan kurator PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menempuh jalur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para buruh. (dok Kemenaker)

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menilai, fenomena pengibaran bendera One Piece ini harus dipahami dulu konteksnya sebelum buruburu memberi stigma.

Menurutnya, anak muda Indonesia tumbuh dalam budaya populer yang sarat simbol dan cerita fiksi.

“Anakanak ini hidup di dunia yang penuh simbol dan cerita seperti One Piece. Mereka menyukai semangat kebebasan, persahabatan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan yang digambarkan di sana,” kata Noel kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

“Ketika mereka pakai simbol itu, bukan berarti mereka benci Indonesia. Mereka hanya mencari cara menyampaikan perasaan mereka," tambahnya.

Noel menegaskan, Merah Putih tetaplah lambang negara yang sakral dan tidak boleh digantikan.

Namun, ia melihat aksi pengibaran bendera One Piece bukan upaya untuk menyaingi simbol negara, melainkan tanda keresahan yang perlu didengar.

“Yang mereka lakukan itu bukan pemberontakan. Mereka hanya ingin didengar. Sama seperti di One Piece, banyak karakter memberontak bukan karena benci, tapi karena kecewa dan ingin perubahan,” ujarnya.

Baca berita lainnya terkait Bendera One Piece.