Revisi UU Wakaf memerlukan komitmen dari pemerintah serta beragam pemangku kepentingan terkait, termasuk Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Jakarta (ANTARA) - Komisi VIII DPR RI mengusulkan agar revisi Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) menjadi usulan atau inisiatif pemerintah.

Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional bertajuk "Wakaf Produktif Berbasis Hak di Atas Tanah Wakaf" di Jakarta Rabu, revisi UU Wakaf perlu menjadi inisiatif pemerintah agar pelaksanaan perubahan undang-undang itu dapat segera dilakukan, karena apabila DPR RI yang mengambil insiatif, hal itu akan memerlukan waktu yang lebih lama.

"Pemerintah itu Kementerian Agama, Kementerian Agama inilah yang kami ingin dorong supaya mengusulkan karena kami masih ada lagi, beban kami untuk undang-undang masih ada -revisi UU Haji dan UU Keuangan Haji-. Kalau semua dari DPR, tidak bisa," kata Marwan.

Lebih lanjut dalam paparannya, Marwan menyampaikan bahwa pelaksanaan revisi UU Wakaf memerlukan komitmen dari pemerintah serta beragam pemangku kepentingan terkait, termasuk Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Ia mengharapkan apabila revisi UU Wakaf benar-benar dapat dilakukan, hal tersebut mampu menghadirkan regulasi mengenai wakaf yang lebih komprehensif dan mendorong keberadaan wakaf produktif serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Seminar nasional mengenai wakaf tersebut merupakan salah saru rangkaian kegiatan dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BWI 2025.

Sebelumnya, dorongan terhadap pelaksanaan revisi UU Wakaf pun telah disampaikan oleh BWI dalam pembukaan Rakernas di Jakarta pada Selasa (5/8).

Ketua BWI Kamaruddin Amin mengatakan, pihaknya berpandangan revisi UU Wakaf mesti dilakukan guna menyesuaikan dengan dinamika masyarakat saat ini.

"Semakin lama usulan agar ada perubahan UU Wakaf ini terus menggelinding di tengah-tengah masyarakat, akhirnya usulan perubahan UU Wakaf ini semakin membesar dan telah disampaikan kepada berbagai pihak yang menjadi pemangku kepentingan wakaf di Indonesia," katanya.