TRIBUNJATIM.COM - Bank Indonesia (BI) akan memulai uji coba Payment ID pada 17 Agustus 2025.

Jelang peluncurannya, apa saja transaksi yang dipantau Payment ID, ramai menjadi perbincangan publik. 

Implementasi Payment ID merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Peluncuran resminya bakal dilakukan pada HUT Ke-80 RI, Minggu (17/8/2025). Sementara, implementasi penuh dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama ditargetkan berjalan mulai 2027.

Lalu disusul tahap kedua yang dilakukan pada 2029 dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga.

Untuk diketahui, Payment ID adalah kode unik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mencatat riwayat transaksi keuangan masyarakat secara rinci.

BI menyebut ada tiga fungsi utama Payment ID, yakni mengidentifikasi profil pengguna secara spesifik, mengotentikasi data transaksi untuk memastikan validitasnya, dan menghubungkan data individu dengan catatan transaksi secara rinci. 

Dengan sistem ini, seluruh riwayat keuangan, mulai dari pemasukan, pengeluaran, pinjaman, investasi, hingga aktivitas berisiko seperti judi online dan pinjaman ilegal, dapat terpantau secara real time.

Apa saja transaksi yang bisa dipantau Payment ID? 

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP), BI Dudi Dermawan menyampaikan, Payment ID dapat memantau segala jenis keuangan, mulai dari pendapatan, pengeluaran, hingga transaksi lainnya.

"Payment ID sangat powerful alias kuat, lantaran bisa memantau transaksi keuangan masyarakat, termasuk sumber pendapatan, pengeluaran, riwayat pinjaman, investasi, hingga keterlibatan atau transaksi judi online (judol) dan pinjaman online (Pinjol)," kata dia, dikutip dari Kompas.com, (21/7/2025).

Payment ID juga bisa menunjukkan transaksi keuangan pemiliknya, baik dari rekening bank, dompet digital, maupun kanal pembayaran lainnya.

Sementara, Direktur Bisnis Bank Mandiri Taspen Maswar Purnama mengatakan, Payment ID sebagai single source of truth, dapat digunakan untuk menekan potensi kredit macet.

Pasalnya, Payment ID dapat menjadi instrumen penting dalam menunjukkan kualitas penilaian kelayakan kredit.

"Dengan adanya single source of truth terkait profil dan riwayat transaksi individu, perbankan dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan akurat mengenai perilaku keuangan calon debitur," terangnya, dikutip dari Kontan.

Menurut Purnama, transparansi ini akan membantu proses pengambilan keputusan kredit yang lebih tepat.

Bagaimana keamanan data nasabah?

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, Payment ID seharusnya bisa diimplementasikan dengan tetap menjaga keamanan data nasabah.

Apalagi, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur perlindungan hak privasi individu.

"Saya yakin Bank Indonesia harusnya patuh terhadap hal tersebut (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi)," kata dia, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/8/2025).

Menurutnya, dengan aturan tersebut, data keuangan nasabah tidak akan digunakan untuk keperluan lainnya selain penggunaan oleh perbankan dengan persetujuan BI.

"Kekuatan utama dari Payment ID ini adalah bisa mengetahui aliran dana seseorang dan keperluannya untuk apa," ujarnya.

"Sehingga calon kreditur yang terkait dengan judi online ataupun kegiatan ilegal lainnya bisa terbaca. Jadi sistemnya mirip SLIK namun ini membaca arus uang dari nasabah," sambungnya.

Meski demikian, Nailul menyarankan agar Payment ID digunakan untuk membuktikan dugaan terjadinya penyimpangan pemilik rekening.

Selain itu, Payment ID juga bisa digunakan untuk pengawasan penggunaan bansos. Dengan begitu, tidak ada celah untuk tindak korupsi atau penyalahgunaan dana bansos.

Tantangan Payment ID

Meski demikian, Payment ID memiliki tantangan tersendiri, khususnya terkait privasi data dan kemungkinan adanya gangguan teknis.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin mengatakan, ID ini membuat privasi data terganggu.

“Sisi negatifnya ya privasi berkurang, technical error," ujarnya.

Untuk itu, Eddy menekankan pentingnya riset mendalam guna memahami implikasi sistem ini terhadap perekonomian secara menyeluruh.

Ke depan, ia memprediksi banyak negara akan perlahan beralih ke ekosistem berbasis blockchain dengan aset digital berbasis token. 

"Saya tidak tahu apakah payment ID berbasis fiat money akan dapat sustainable untuk waktu lama," pungkasnya.