TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus pemberian tantiem bagi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Tantiem merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau kepada direksi dan komisaris persero jika terjadi peningkatan kinerja meskipun perusahaan masih merugi.
Kebijakan ini, menurut Gus Rivqy sapaan akrabnya, selain untuk membenahi sistem insentif pada perusahaan plat merah yang ada, juga demi memastikan para komisaris benar-benar bekerja optimal untuk memajukan BUMN.
“Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan. Tanpa kontribusi nyata, tidak sepantasnya ada bonus tantiem yang diterima,” ujar Rivqy di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Dirinya juga menegaskan pentingnya prinsip kinerja BUMN yang akuntabel, efisien dan berorientasi kepada kepentingan publik.
Indikator kinerja inilah yang menurutnya mesti menjadi acuan komisaris BUMN dalam bekerja.
“Jadi kalau perusahaannya rugi, direksi juga tidak layak mendapat tantiem. Bonus hanya diberikan jika kinerja positif dan perusahaan memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat,” tegasnya.
Politisi asal Dapil Jawa Timur IV (Jember-Lumajang) ini berharap kebijakan ini dapat menjadi momentum reformasi tata kelola BUMN.
Diantaranya, seperti yang dikatakan Presiden Prabowo yang akan memangkas jumlah Komisaris BUMN, sehingga jumlahnya tidak terlalu banyak. Cukup empat atau lima komisaris.
"Pemangkasan jumlah komisaris merupakan langkah yang tepat. Jumlah komisaris tidak perlu terlalu banyak," ujar Ketua Umum Panji Bangsa PKB itu.
Sebelumnya, dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo mengatakan, dirinya akan menghapus tantiem dan memangkas jumlah komisaris BUMN.
Prabowo mengaku melihat banyak hal tidak masuk akal di BUMN. Di mana, perusahaan itu rugi, namun jumlah komisarisnya terlampau banyak.
"Saya hilangkan tantiem, saya pun tidak mengerti apa tantiem itu itu akal-akalan mereka saja dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun," kata Prabowo.
Tak hanya itu, Prabowo juga menegaskan, dirinya telah memangkas jumlah komisaris di beberapa perusahaan BUMN di Indonesia.
Dia mengatakan, saat ini komisaris di BUMN paling banyak hanya dijabat paling banyak hanya 5 orang.
Kebijakan itu diambil lantaran banyak perusahaan BUMN yang rugi namun jumlah komisarisnya banyak.
"Kita tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal perusahaan rugi, komisaris nya banyak banget, saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5," ujar Prabowo.
Atas hal itu, Prabowo menegaskan, dirinya telah memberikan tugas kepada Danantara untuk bisa segera membereskan persoalan-persoalan di BUMN.
Dia menyebut, keuntungan dari perusahaan BUMN harus disampaikan apa adanya jangan dimanipulasi demi hanya demi menyenangkan sejumlah pihak.
"Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN," ucap Prabowo.
"Saya juga telah perintahkan ke danantara, direksinya pun tidak perlu tantiem kalau rugi dan untungnya, harus untung bener, jangan untung akal-akalan," sambung dia.
