TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menyentuh rekor level psikologis baru menembus 8.000 dalam perdagangan intraday pada Jumat (15/8).
IHSG sempat melambung 1,03 persen ke level 8.012,63 pada pukul 10.28, saat Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR-RI Bersama DPR-RI dan DPD-RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026, dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Meski demikian, IHSG ditutup melemah 32,87 poin atau 0,41 persen ke 7.898,37 pada akhir perdagangan, setelah reli panjang sepekan terakhir.
Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta mengatakan, menjelang HUT RI ke-80, pidato nota keuangan serta RAPBN 2026 yang pertama kali disampaikan Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai Presiden RI pada Jumat (15/8), sangat dinantikan para pelaku pasar.
Hal itu karena pidato yang disampaikan meliputi asumsi makro dan berbagai program prioritas presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, perbaikan infrastruktur, dan lain sebagainya.
“Ini tentunya berpotensi memberikan market confidence yang bagus, sehingga para pelaku pasar dapat mengoptimalkan kinerja portofolio melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan,” katanya, Jumat (15/8).
Adapun, dalam pidatonya, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mencapai 5,4 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan target yang dipatok tahun ini sebesar 5,2 persen.
Menurut dia, pemerintah akan terus mendorong skema pembiayaan yang lebih kreatif dengan memberdayakan peran Danantara yang telah dibentuk dengan aset kelolaan lebih dari 1 triliun dolar AS, dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
"Penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan inovasi pembiayaan, tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN," katanya.
Prabowo berjanji akan terus memperkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, hingga pertahanan. "Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok manusia," ujarnya.
Tidak hanya itu, dia menambahkan, hilirisasi juga akan diperluas, serta lapangan kerja juga akan diciptakan. "Nilai tambah harus kita maksimalkan, dan nilai tambah itu harus tetap berada di tanah air kita," ucapnya.
Prabowo menegaskan, kekuatan suatu negara ditentukan oleh kemampuan untuk menguasai dan mengelola kekayaan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ia menyebut, distorsi sistem ekonomi nasional bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. “Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng," tukasnya.
"Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat, dan ternyata ada permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh ketua DPR yang saya beri nama serakahnomics,” tambahnya.
Prabowo pun menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap praktik curang di sektor pangan, termasuk penimbunan dan manipulasi harga.
Ia memastikan tidak ada ruang bagi oknum-oknum 'serakahnomics' yang mengejar keuntungan dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat.
“Usaha penggilingan-penggilingan beras skala besar harus mendapat izin khusus dari pemerintah kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini. Kalau tidak, yang besar silakanlah pindah ke bidang lain. Jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” katanya.
Pemerintah juga fokus dalam memastikan kemandirian pangan. Presiden memaparkan berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah mulai dari pembukaan jutaan hektare sawah baru di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, hingga pemangkasan birokrasi penyaluran pupuk agar langsung diterima petani.
“Hari ini kita surplus produksi beras. Stok cadangan beras nasional kita hari ini lebih dari 4 juta ton. Ini adalah tertinggi selama sejarah NKRI," tuturnya.
"Untuk pertama kali dalam puluhan tahun Indonesia bisa kembali mengekspor beras dan jagung. Saya perhatikan di mana-mana para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat,” imbuhnya.
Kepala Negara menilai, kelangkaan dan mahalnya harga pangan meski telah diberikan berbagai subsidi merupakan dampak dari pengabaian Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Pengabaian terhadap konstitusi juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati merata.
“Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya,” ungkapnya.
Meski demikian, dalam 299 hari pemerintahannya, Prabowo melaporkan berbagai kemajuan signifikan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen di tengah gejolak global, sementara realisasi investasi semester pertama 2025 mencapai Rp 942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun sebelumnya, dan berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja.
Untuk pemerataan ekonomi, dia menambahkan, pemerintah membentuk 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih guna meningkatkan perekonomian desa, menjual bahan pokok bersubsidi, serta menyediakan akses protein, ikan, dan daging dengan harga terjangkau. “Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja,” ucapnya.
Bahkan, Prabowo menjanjikan setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bakal memiliki gudang hingga dua truk pada akhir 2025.
“Pada akhir tahun 2025 ini tiap koperasi akan memiliki gudang, coldstorage, gerai-gerai, dan tiap koperasi akan memiliki dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya,” jelasnya.
Prabowo menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2026 mencapai Rp 3.147,7 triliun. Angka itu meningkat 9,84 persen dibandingkan dengan outlook APBN 2025 sebesar Rp 2.865,5 triliun.
Ia menyebut, penerimaan negara akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan berkelanjutan bagi dunia usaha. "Insentif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis," jelasnya.
Selain itu, dia menambahkan, pengelolaan sumber daya alam (SDA) akan terus diperkuat untuk digunakan sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Prabowo berjanji akan menutup segala kebocoran yang merugikan negara. "Kita harus bertekad menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk kebocoran, dan untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia," ucapnya.
Sementara, belanja negara ditargetkan pada kisaran Rp 3.786,5 triliun, lebih tinggi dari target dalam APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun, atau lebih tinggi 9,84 persen dari outlook belanja negara tahun ini Rp Rp 3.527,5 triliun.
Pemerintah mematok defisit RAPBN 2026 sebesar 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau dengan nilai Rp 638,8 triliun.
Target itu lebih rendah dari target dalam APBN 2025 sebesar 2,53 persen dari PDB, atau lebih rendah dari outlook defisit tahun ini sebesar 2,78 persen dari PDB atau dengan nilai Rp 662 triliun. “Defisit APBN dirancang Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB,” bebernya.
Prabowo mengungkapkan, target defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable. “Dan pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini akan ditekan sekecil mungkin," tandasnya.
"Harapan saya, cita-cita saya suatu saat apakah 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” tambahnya.
Dengan target itu, presiden pun menargetkan penerimaan pajak jumbo pada tahun depan mencapai Rp 2.357,7 triliun. Angka itu naik 13,5 persen dibandingkan dengan outlook 2025 sebesar Rp 2.076,9 triliun.
Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun 2026 dipatok sebesar Ro 334,3 triliun atau tumbuh 7,7 persen. Sementara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan mencapai Rp 455 triliun atau tumbuh 4,7 persen.
Prabowo menegaskan, pajak merupakan instrumen keadilan. Menurutnya, kelompok orang kaya harus berkontribusi ke kas negara melalui kewajiban membayar pajak. Sementara bagi kelompok kurang mampu, akan dibantu pemerintah melalui program subsidi yang berasal dari dana pajak.
"Pajak adalah instrumen keadilan, untuk distribusi pendapatan. Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu," tukasnya. (Tribunnews/Kontan)
