Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, August Hamonangan, mempertanyakan relevansi sosok yang akan diabadikan dalam bentuk patung di Taman Bendera Pusaka.

Taman Bendera Pusaka, merupakan proyek garapan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyatukan tiga taman di kawasan Kebayoran Baru yakni Taman Leuser, Langsat dan Ayodya.

Pembangunan Taman Bendera Pusaka ini menuai sorotan karena akan menggusur para pedagang di Pasar Barito.

Selain itu Pramono juga berencana untuk mendirikan patung Fatmawati yang tak lain adalah ibunda dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pada area taman tersebut.

“Kita bicara DKI Jakarta. Kenapa malah membangun patung yang tidak punya relevansi langsung? Padahal banyak tokoh lokal yang lebih tepat. Jangan sampai ini hanya untuk menyenangkan orang tertentu,” ujar August saat berbincang dalam program Tribun Talks bersama TribunJakarta, Selasa (12/8/2025).

Menurut August, ketimbang Fatmawati masih banyak sosok yang dianggap lebih relevan untuk dijadikan patung di Jakarta, terutama mereka yang telah berjasa untuk kota ini.

"Apa relevannya patung itu. Kenapa bukan tokoh yang memang sudah nyata-nyata berjasa besar buat Jakarta seperti Ali Sadikin? Beliau itu gubernur legendaris. Punya sejarah kuat membangun Jakarta,” tuturnya.

August menyinggung, bila memang benar proyek ini dilakukan oleh Pramono demi 'menyenangkan' Megawati maka publik patut mempertanyakan motif di balik pembangunan taman tersebut.

Ia bahkan menyebut proyek ini sebagai proyek ambisi yang sarat kepentingan.

“Kalau benar ingin menyenangkan Ibu Megawati, lalu muncul patung Ibu Fatmawati, berarti jelas dong ini proyek ambisi,"

"Apalagi tokoh-tokoh yang relevan seperti mantan gubernur DKI tidak diajak bicara. Ini kan aneh,” tegasnya.

Lebih jauh, August juga mengkritisi sikap Pramono saat peletakan batu pertama pembangunan Taman Bendera Pusaka beberapa waktu lalu.

Kala itu ia mengajak Megawati hadir dalam peletakan batu pertama, sementara di saat yang sama para pedagang tengah menggelar aksi penolakan.

“Wong cilik ini mau ketemu gubernurnya, malah dipagarin. Dihadang sekuriti. Media pun katanya kesulitan meliput. Ini Jakarta loh," ujarnya.

August menegaskan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat punya kewajiban untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk jika terdapat kebijakan yang dianggap menyimpang atau mengabaikan kepentingan publik.

“Kami ini mitra kerja pemerintah daerah. Kalau ada yang keliru, ya harus kami koreksi. Kalau rakyat kecil disingkirkan, terus proyeknya untuk menyenangkan elit, jelas itu bukan pembangunan yang adil,” tuturnya.