Poin penting:

• Bupati Lumajang menerbitkan SK Bupati yang menegaskan larangan praktik pemasungan
• Pemerintah daerah diminta menerapkan layanan kesehatan berbasis pemulihan sosial
• Penanganan masalah kesehatan dan gangguan jiwa dilakukan melalui kerja sama

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Mulai tahun 2025 berjalan, praktik pemasungan terhadap warga dengan gangguan kejiwaan resmi dilarang di Kabupaten Lumajang. 

Kepastian tersebut ditegaskan Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), melalui penerbitan SK Bupati Lumajang tentang Bebas Pasung 2025.

"Ini merupakan bentuk perhatian dan penghormatan terhadap hak asasi mereka,” Terang Indah dikutip pada Kamis (21/8/2025).

Menurut Indah layanan kesehatan di Lumajang harus memiliki pendekatan yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Sebagai solusi, Indah menginstruksikan jajaran Pemkab Lumajang agar memperkuat sistem kesehatan masyarakat. 

DiantRanya program deteksi dini penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi diperluas mulai dari Posyandu hingga rumah sakit rujukan dengan target penanganan menyeluruh. 

Untuk penyakit menular, seperti TB, malaria, dan DBD, strategi edukasi dan intervensi aktif diterapkan sampai tingkat RT.

“Kami bergerak dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat RT. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas bersama,” Tandasnya.

Kata dia, penanganan kesehatan yang humanis bisa terwujud lewat kolaborasi lintas sektor. 

Diantaranya melibatkan pondok pesantren, LSM, organisasi kepemudaan, dan komunitas lokal.

Indah berharap dengan  kebijakan bebas pasung, Lumajang berkomitmen mewujudkan daerah sehat dan inklusif, sekaligus menghapus stigma terhadap penderita gangguan jiwa.

“Kebijakan ini merupakan awal dari perubahan besar. Kesehatan itu hak setiap warga tanpa terkecuali, dan pemerintah hadir untuk menjamin itu," Harap politisi Gerindra itu.