Grid.ID - Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi demo di depan Gedung DPR RI. Mereka menuntut enam poin terhadap Pemerintah.

Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/9/2025) dipenuhi warna pink. Puluhan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Perempuan Melawan Kekerasan Negara” di depan Gedung DPR RI.

Aksi ini dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, dengan massa yang kompak mengenakan atribut serba pink. Mereka juga membawa atribut sapu lidi, kemoceng, gayung, hingga bunga matahari.

Hal itu pun langsung mencuri perhatian publik. Simbol ini ternyata menyimpan makna mendalam.

“Sapu lidi kalau dia satu, dia gak akan punya kekuatan. Tetapi jika sapu lidi itu banyak dan diikat, dia akan punya kekuatan yang bisa menyapu bersih segala macam tindakan-tindakan yang tidak adil," kata Jumisih salah satu peserta aksi.

Tak hanya sapu lidi, poster-poster bernada kritis juga dibentangkan. Salah satunya bertuliskan sindiran menohok, "Yang huru-hara pejabat negara. Yang dianggap beban, guru, dan dosen. Waras kau?"

Orasi demi orasi digemakan dari atas mobil komando. Eka, salah satu orator, menegaskan adanya korban akibat tindakan represif aparat.

"Kita melihat bahwa sejak 25 Agustus, aksi yang dilakukan masyarakat begitu direspon represif aparat, dan ada 10 korban jiwa," katanya lantang.

"Kami akan melakukan aksi secara damai. Kalau ada yang menyampaikan aksi adalah makar, adalah terorisme, maka itu adalah ancaman," ucapnya menambahkan.

Dalam kesempatan itu, API menyuarakan enam tuntutan utama, yakni:

1. Presiden Prabowo menghentikan segala bentuk kekerasan negara, termasuk menarik mundur TNI dan Polri.

2. Presiden, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Agus Subiyanto segera menarik tentara dari penanganan ketertiban masyarakat.

3. Kapolri Listyo Sigit mundur dari jabatannya, serta membebaskan seluruh masyarakat yang ditangkap tanpa syarat.

4. Menghentikan kriminalisasi terhadap rakyat, aktivis, jurnalis, dan pendamping hukum, serta membebaskan seluruh tahanan tanpa syarat.

5. Mengembalikan militer ke barak dan menghentikan keterlibatan TNI dalam urusan sipil.

6. Menjamin sepenuhnya hak konstitusional warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat di muka umum tanpa intimidasi maupun kekerasan.

Sekitar pukul 13.00 WIB, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.