TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Upaya meningkatkan keselamatan dan legalitas kapal nelayan terus digeber oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi. Kali ini, puluhan nelayan difasilitasi pembuatan Elektronik Kecil (e-Pas Kecil) serta menerima bantuan peralatan keselamatan pelayan berupa jaket pelampung.

Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah bersama Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mendengar aspirasi masyarakat, termasuk para nelayan.

“Pemerintah daerah bersama Forkopimda, harus mendengar usulan dan harapan masyarakat. Salah satunya hari ini, kami memfasilitasi pembuatan e-Pas Kecil untuk nelayan,” kata Mujiono, usai bertemu nelayan sekaligus memberikan bantuan di Pantai Pacemengan, Desa/Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi, Kamis (4/9/2025).

Mujiono menyebut bahwa program ini terlaksana melalui kerja sama Dinas Perhubungan dan Dinas Perikanan Banyuwangi bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang memiliki kewenangan penerbitan e-Pas Kecil.

Data sementara, masih Mujiono, ada sekitar 30 Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan total hampir 500 nelayan yang difasilitasi pembuatan e-Pas Kecil.

Foto bersama sejumlah nelayan Banyuwangi usai menerima fasilitasi pembuatan e-Pas Kecil. (FOTO: Ikromil Aufa/TIMES Indonesia)

“e-Pas Kecil ini bisa digunakan untuk kelengkapan berlayar, menjamin keamanan nelayan, sekaligus memudahkan pendataan. Selain itu, e-Pas juga menjadi syarat untuk mendapatkan hak seperti BBM bersubsidi, bahkan mempermudah proses ekspor hasil tangkapan,” ujarnya.

Di sisi lain, Mujiono juga mendorong nelayan yang belum tergabung dalam kelompok atau masih mandiri untuk segera mendaftarkan diri agar bisa terfasilitasi. Ia menegaskan, proses penerbitan e-Pas Kecil gratis, dengan KSOP turut melakukan verifikasi langsung ke lapangan.

“KSOP turun langsung untuk mendata panjang, lebar, hingga kedalaman kapal. Setelah itu baru diterbitkan e-Pas Kecil, dan semuanya gratis. Ini bentuk gotong royong antara pemerintah daerah dan KSOP untuk melindungi nelayan,” tuturnya.

Selain legalitas kapal, Pemkab Banyuwangi juga menyalurkan 50 jaket pelampung kepada nelayan. Bantuan ini akan diberikan secara bertahap agar seluruh nelayan bisa memiliki perlengkapan keselamatan yang sesuai standar.

“Keselamatan adalah yang utama. Jangan sampai ada nelayan berangkat tanpa pelampung. Kami ingin memastikan para nelayan mencari rezeki dengan aman, karena di rumah ada anak istri yang menunggu. Ini bentuk tanggung jawab kami,” cetus Mujiono.

Sementara itu, Ketua KUB Nelayan 17 dua, Muhammad Tabu Sadi, mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memfasilitasi pembuatan e-Pas Kecil sekaligus memberikan bantuan keselamatan pelayaran.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah dan semua pihak yang sudah membantu nelayan. Dengan adanya e-Pas Kecil ini, kapal kami sudah memiliki legalitas yang jelas sehingga lebih mudah saat membeli BBM bersubsidi. Ini sangat meringankan beban nelayan,” ucapnya.

“Harapannya program serupa terus berlanjut agar seluruh nelayan bisa merasakan manfaat yang sama, baik dari sisi administrasi maupun keselamatan saat melaut,” tutupnya.

FOTO2. Foto bersama sejumlah nelayan Banyuwangi usai menerima fasilitasi pembuatan e-Pas Kecil. (FOTO: Ikromil Aufa/TIMES Indonesia)

BANYUWANGI – Upaya meningkatkan keselamatan dan legalitas kapal nelayan terus digeber oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi. Kali ini, puluhan nelayan difasilitasi pembuatan Elektronik Kecil (e-Pas Kecil) serta menerima bantuan peralatan keselamatan pelayan berupa jaket pelampung.

Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah bersama Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mendengar aspirasi masyarakat, termasuk para nelayan.

“Pemerintah daerah bersama Forkopimda, harus mendengar usulan dan harapan masyarakat. Salah satunya hari ini, kami memfasilitasi pembuatan e-Pas Kecil untuk nelayan,” kata Mujiono, usai bertemu nelayan sekaligus memberikan bantuan di Pantai Pacemengan, Desa/Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi, Kamis (4/9/2025).

Mujiono menyebut bahwa program ini terlaksana melalui kerja sama Dinas Perhubungan dan Dinas Perikanan Banyuwangi bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang memiliki kewenangan penerbitan e-Pas Kecil.

Data sementara, masih Mujiono, ada sekitar 30 Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan total hampir 500 nelayan yang difasilitasi pembuatan e-Pas Kecil.

“e-Pas Kecil ini bisa digunakan untuk kelengkapan berlayar, menjamin keamanan nelayan, sekaligus memudahkan pendataan. Selain itu, e-Pas juga menjadi syarat untuk mendapatkan hak seperti BBM bersubsidi, bahkan mempermudah proses ekspor hasil tangkapan,” ujarnya.

Di sisi lain, Mujiono juga mendorong nelayan yang belum tergabung dalam kelompok atau masih mandiri untuk segera mendaftarkan diri agar bisa terfasilitasi. Ia menegaskan, proses penerbitan e-Pas Kecil gratis, dengan KSOP turut melakukan verifikasi langsung ke lapangan.

“KSOP turun langsung untuk mendata panjang, lebar, hingga kedalaman kapal. Setelah itu baru diterbitkan e-Pas Kecil, dan semuanya gratis. Ini bentuk gotong royong antara pemerintah daerah dan KSOP untuk melindungi nelayan,” tuturnya.

Selain legalitas kapal, Pemkab Banyuwangi juga menyalurkan 50 jaket pelampung kepada nelayan. Bantuan ini akan diberikan secara bertahap agar seluruh nelayan bisa memiliki perlengkapan keselamatan yang sesuai standar.

“Keselamatan adalah yang utama. Jangan sampai ada nelayan berangkat tanpa pelampung. Kami ingin memastikan para nelayan mencari rezeki dengan aman, karena di rumah ada anak istri yang menunggu. Ini bentuk tanggung jawab kami,” cetus Mujiono.

Sementara itu, Ketua KUB Nelayan 17 dua, Muhammad Tabu Sadi, mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memfasilitasi pembuatan e-Pas Kecil sekaligus memberikan bantuan keselamatan pelayaran.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah dan semua pihak yang sudah membantu nelayan. Dengan adanya e-Pas Kecil ini, kapal kami sudah memiliki legalitas yang jelas sehingga lebih mudah saat membeli BBM bersubsidi. Ini sangat meringankan beban nelayan,” ucapnya.

“Harapannya program serupa terus berlanjut agar seluruh nelayan bisa merasakan manfaat yang sama, baik dari sisi administrasi maupun keselamatan saat melaut,” tutupnya. (*)