TRIBUNMANADO.COM, RATAHAN - Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Ronald Kandoli memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Hotel Grand Puri Manado, Sulawesi Utara, Kamis 4 September 2025.
Forkopimda adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, sebuah forum yang dibentuk untuk membahas dan mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat daerah, seperti provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
Forum ini terdiri dari pimpinan-pimpinan daerah, seperti kepala daerah, ketua DPRD, kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan komandan satuan TNI, yang bertugas untuk membahas serta melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya.
Pertemuan itu membahas langkah antisipasi dampak aksi unjuk rasa serta upaya pencegahan provokasi, hoaks, dan ujaran kebencian.
Rapat digelar menindaklanjuti surat imbauan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.10.3/e-748/Polpum.
Dalam arahannya, Bupati Kandoli menekankan pentingnya koordinasi antar unsur Forkopimda untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.
“Situasi kondusif harus terus kita jaga. Dengan koordinasi yang baik, kita dapat mengantisipasi potensi gangguan, termasuk penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang bisa memicu konflik sosial,” ujar Kandoli.
Hoaks adalah informasi, kabar, atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan agar dipercaya sebagai fakta, meskipun tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali, dengan tujuan menipu, memanipulasi, menciptakan kebingungan, kecemasan, kebencian, atau untuk agenda politik dan ekonomi tertentu.
Sementara itu, Kapolres Mitra AKBP Handoko Sanjaya menegaskan rapat ini sangat penting.
Ia menegaskan, pencegahan hoaks dan isu-isu provokatif adalah tanggung jawab bersama.
"Maka dari itu, penting untuk melakukan koordinasi antar instansi agar isu-isu yang beredar tidak melebar," tegas dia.
Dalam rapat ini, Forkopimda sepakat memperkuat langkah pencegahan demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Mitra.
Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan suasana aman dan damai bagi seluruh masyarakat. (NIE)